DBH Rp1,2 Triliun Belum Dibayar, DPRD Kotim: Pembangunan dan Aspirasi Warga Terkendala

oleh
oleh
Rimbun
Rimbun

SAMPIT, Kaltengonline.com – Tertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,2 triliun dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi pukulan bagi kemampuan keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Besarnya dana yang belum masuk ke kas daerah tersebut membuat ruang fiskal pemerintah kabupaten semakin terbatas, sehingga berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan realisasi berbagai usulan masyarakat.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menegaskan, persoalan tunggakan DBH tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun provinsi. Sebab, dana bagi hasil merupakan hak daerah yang memiliki peran penting dalam menopang pendapatan serta membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan selain berupaya meningkatkan penerimaan dari sumber lain, terutama melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah itu diperlukan untuk menjaga agar program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

“Memang dari beberapa ini kita masih berjuang, bagaimanapun kita menggali PAD karena anggaran kita ada kurang bayar masih, baik di pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, juga di pemerintah pusat di Kementerian Keuangan. Jadi DBH kita masih banyak yang belum ditransfer ke daerah,” kata Rimbun, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, DPRD bersama pemerintah kabupaten terus berupaya memperjuangkan pencairan dana tersebut. Menurutnya, penyelesaian kewajiban pembayaran DBH sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas yang telah direncanakan.

Jika tunggakan tersebut segera direalisasikan, Kotim akan memperoleh tambahan kekuatan fiskal untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Penerimaan itu juga dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan anggaran daerah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari total sekitar Rp1,2 triliun, kekurangan pembayaran DBH yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Kalteng diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Sementara porsi terbesar berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dengan nilai sekitar Rp1 triliun.

Dana tersebut berkaitan dengan kontribusi sejumlah sektor penghasil sumber daya alam dan komoditas unggulan, di antaranya perkebunan kelapa sawit, pertambangan bijih besi, bauksit hingga batu bara.

Rimbun juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi mengenai rincian penghitungan DBH oleh Kementerian Keuangan. Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai besaran hak yang diterima, dasar perhitungan, hingga kepastian waktu penyalurannya.

Menurutnya, transparansi menjadi kebutuhan penting agar daerah mempunyai landasan yang kuat dalam menyusun perencanaan pendapatan dan belanja. Tanpa kejelasan tersebut, pemerintah kabupaten akan kesulitan memperkirakan kemampuan keuangan serta menentukan program pembangunan yang dapat dilaksanakan.

Rimbun menduga, belum tersalurkannya DBH dari pemerintah pusat juga berkaitan dengan tekanan terhadap kondisi keuangan nasional. Ia mengacu pada informasi pemberitaan media yang menyebutkan defisit anggaran pemerintah pusat diperkirakan melampaui Rp500 triliun.

Kondisi tersebut, menurutnya, kemungkinan turut memengaruhi kemampuan pemerintah pusat dalam memenuhi kewajiban pendanaan kepada daerah.

“Kita memahami bahwa pemerintah pusat pun sangat memerlukan anggaran sehingga dampaknya ke daerah,” ujarnya.

Selain persoalan defisit, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat juga dinilai memberikan pengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan. Daerah harus melakukan berbagai penyesuaian, terutama ketika pendapatan yang diharapkan belum diterima sesuai perhitungan.

Ia turut menyinggung semakin terpusatnya pengelolaan sejumlah sektor strategis dan komoditas ekspor. Menurutnya, kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam semestinya tetap memperhatikan kepentingan daerah penghasil agar kontribusi ekonomi dari wilayah tersebut dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi pembangunan daerah.

Untuk memperjuangkan pencairan hak keuangan Kotim, DPRD akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, termasuk Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda). Melalui langkah bersama, persoalan tunggakan DBH diharapkan dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalteng.

“Kami berkoordinasi dengan Pemda, Pak Bupati, Sekda, nanti kita bersama-sama menyampaikan bahwa keperluan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat pasti kita menuntut DBH itu sesuai dengan aturan, itu harus ditransfer ke daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rimbun menyebut dampak keterlambatan pembayaran DBH sudah berimbas terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Keterbatasan fiskal membuat sejumlah usulan pembangunan harus disesuaikan, bahkan berpotensi ditunda karena tidak didukung ketersediaan anggaran yang memadai.

Besarnya kebutuhan tersebut tergambar dari usulan yang disampaikan melalui Komisi IV DPRD Kotim. Untuk mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang menjadi bidang perhatian komisi tersebut, kebutuhan anggarannya disebut hampir mencapai Rp500 miliar.

Jumlah itu belum termasuk kebutuhan pembenahan infrastruktur yang masih memerlukan perhatian pemerintah daerah. Sejumlah fasilitas dan akses pembangunan membutuhkan penyelesaian maupun peningkatan kualitas, sementara kemampuan anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut.

Situasi ini membuat pemerintah harus bekerja lebih selektif dalam menentukan prioritas. Program yang dinilai mendesak harus didahulukan, sedangkan usulan lainnya terpaksa menunggu hingga tersedia dukungan anggaran.

“Dampaknya pasti aspirasi masyarakat tertunda, karena kita keterbatasan anggaran tadi. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Komisi IV tadi hampir Rp500 miliar untuk bagaimana mengakomodir aspirasi, lalu infrastruktur yang masih belum disempurnakan. Ini juga dampak dari kekurangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat,” pungkas Rimbun.

DPRD Kotim berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalteng tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran DBH tersebut. Kepastian pencairan sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat kembali memperkuat kemampuan fiskal, melanjutkan pembangunan infrastruktur, serta merealisasikan aspirasi masyarakat yang selama ini belum tertangani akibat keterbatasan anggaran.(kpg/ko)