Poslap di Penda Barania Diaktifkan

oleh
PELAYANAN: Poslap di lokasi banjir Desa Penda Barania, Kecamatan Kahayan Tengah saat ini telah diaktifk an. Selain itu, di poslap itu juga didirikan dapur umum dari Tagana. (SISWO UNTUK KALTENG POS)

PULANG PISAU-Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau bergerak cepat melakukan penanganan banjir yang merendam Jalan Poros Desa Penda Barania, Kecamatan Kahayan Tengah. Bahkan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah mengaktifkan kembali pos lapangan (poslap) di lokasi banjir tersebut.

“Poslap banjir sudah diaktifkan dengan beberapa personel. Di antaranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satpol PP, Polsek Kahayan Tengah, Koramil Kahayan Tengah,” kata Camat Kahayan Tengah, Siswo.

Tidak hanya itu, poslap itu juga dilengkapi dapur umum dari Tagana (taruna siaga bencana). “Dapur umum itu untuk melayani kebutuhan di lapangan,” ungkap Siswo.

Siswo mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menyediakan empat buah perahu karet. “Perahu itu untuk membantu menyeberangkan orang secara gratis. Yakni ASN, TKHL, honorer, orang tidak mampu dan mengevakuasi orang sakit jika jalan terjadi kemacetan pada jalur jalan,” beber Siswo.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta mengungkapkan, untuk memperlancar transportasi di jalur yang terendam banjir itu, Pemkab Pulang Pisau akan menyediakan feri gratis. “Kita punya armada. Kita gunakan armada itu untuk membantu masyarakat,” kata Tony.

Dia menambahkan, masyarakat yang akan mendapat pelayanan feri gratis itu adalah masyarakat tidak mampu, orang sakit dan ASN, honorer dan TKHL.

“Orang sakit harus mendapat pelayanan dan penanganan cepat. Begitu juga ASN. Kalau setiap harus bolakbalik membayar feri, kasihan juga mereka,” ujar Tony.

Tony juga menegaskan, melihat kondisi tersebut Pemkab Pulang Pisau harus hadir. Dia juga mengajak perangkat daerah terkait untuk bersama-sama turun.

“Jangan mempermasalahkan anggaran. Masalah anggaran biar kami yang memikirkan. Saya tidak ingin mendengar ada perangkat daerah yang tidak mau turun karena alasan anggaran,” tegasnya. (art)