“Nah Ibu Risma (Mensos RI) mungkin tidak tahu ini, tapi dia sebagai menteri harusnya kan cek beras ini betul (layak, red) tidak”
H Sugianto Sabran, Gubernur Kalteng
kaltengonline.com – Bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI berupa beras untuk sebagian warga terdampak banjir di Kalteng tidak layak dikonsumsi. Beras yang diterima warga dalam kondisi rusak dan berbau tak sedap. Temuan itu berdasarkan laporan warga saat kunjungan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran ke wilayah Kotawaringin Barat (Kobar).
Temuan perihal beras tak layak konsumsi itu disampaikan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir di Aula Jayang Tingang, Selasa (1/11). Diungkapkan gubernur, ada sebagian warga yang mengeluhkan soal beras yang mereka dapatkan sudah rusak dan berbau. Adanya keluhan itu membuat gubernur terkejut, karena selama ini beras yang diberikan oleh kabupaten/kota maupun provinsi merupakan beras premium yang sebelumnya juga sudah dilakukan pengecekan kelayakan konsumsi.
“Makanya saya kaget kemarin di lapangan ada ibu-ibu mengeluhkan kepada saya bahwa beras yang diterimanya rusak dan bau, padahal yang saya tahu beras yang disalurkan kabupaten/kota ataupun provinsi merupakan beras premium, bukan asal beras, juga sudah dicek sebelum didistribusikan,” ungkap gubernur.
Laporan dari warga perihal beras bantuan yang tidak layak dikonsumsi lagi bukanlah laporan tanpa bukti. “Saya minta ibu-ibu itu untuk mengambil berasnya, lalu saya cium, memang bau, rupanya dari Kementerian Sosial (Kemensos),” ucapnya.
Setelah diselidiki, beras yang tidak layak konsumsi itu merupakan bantuan dari Kemensos RI. Gubernur pun mempertanyakan apakah pihak Kemensos RI terlebih dahulu melakukan pengecekan sebelum pendistribusian beras bantuan atau tidak. Kritik pun dilayangkan kepada Menteri Sosial RI Tri Rismaharini.
“Nah, Ibu Risma (Mensos RI) mungkin tidak tahu soal ini, tapi dia sebagai menteri kan harusnya cek beras ini betul (layak, red) tidak,” ucapnya.
Lebih lanjut gubernur mengatakan bahwa beras tak layak konsumsi yang disalurkan Kemensos RI itu akan ditarik dan dilarang dibagikan kepada masyarakat. “Ya, ditarik. Saya minta Pak Sekda menarik biarpun Ibu Menteri bilang dilarang menarik, tapi kami larang untuk dibagikan ke masyarakat, kasian mereka,” tandasnya.
Sementara itu, bencana banjir yang melanda Kalteng mendapat perhatian serius Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengutus Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayor Jenderal TNI Fajar Setyawan ke Kalteng dalam rangka memberikan masukan dan bantuan sebagai upaya penanganan dampak banjir bersama pemprov.
Kedatangan Mayjen TNI Fajar Setyawan disambut langsung Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan dampak banjir antara BNPB dengan Pemprov Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/11). Hadir dalam rakor itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, Sekda Kalteng Drs H Nuryakin, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPB-PK Provinsi Kalteng Falery Tuwan, dan sejumlah kepala perangkat daerah (PD) terkait.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan menyebut bahwa bencana yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2022 didominasi bencana banjir. Berdasarkan data yang tercatat, sebanyak 1.246 bencana banjir melanda Indonesia. Cukup jauh melebihi jumlah bencana lain. Salah satu daerah yang disoroti karena banyaknya angka kejadian banjir adalah Provinsi Kalteng.
Banjir yang terjadi di Kalteng dalam beberapa minggu terakhir dapat dikatakan cukup parah. Terlihat dari banyaknya daerah yang ditetapkan status tanggap darurat banjir. Mencakup Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, dan Seruyan. Semnetara Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya berstatus siaga darurat.
Pada daerah-daerah tersebut perlu segera dilakukan langkah mitigasi pascabanjir, baik oleh pemerintah pusat, pemprov, maupun pemerintah kabupaten/kota. Fajar mengatakan kedatangan pihaknya ke Kalteng merupakan wujud kontribusi pemerintah pusat untuk meninjau langsung dan memberikan bantuan kepada wilayah terdampak banjir. Bentuk bantuan yang diberikan berupa pendampingan dan aktivasi posko untuk mendata dampak-dampak yang ditimbulkan pascabanjir.
Dikatakannya, langkah penanganan terbagi menjadi dua berdasarkan jangka waktunya. Ada penanganan jangka pendek dan penanganan jangka panjang. Penanganan jangka pendek seperti pemberian dana siap pakai untuk memenuhi kebutuhan operasional petugas BPBD, TNI/Polri, dan relawan. Sedangkan untuk masyarakat terdampak diberikan bantuan logistik kebutuhan dasar senilai 250 juta, dengan harapan bisa meringankan beban hidup masyarakat terdampak.
“Kemudian untuk jangka panjang, kami akan sampaikan kepada pemerintah pusat untuk bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait supaya ada upaya mitigasi dan pencegahan ke depan sehingga bencana serupa tidak terulang lagi, memang ini butuh waktu, karenanya itulah termasuk program jangka panjang, baik oleh PUPR, BNPB, maupun kementerian-kementerian lain, juga butuh survei yang tak singkat waktunya,” jelas Fajar.
Terkait langkah-langkah mitigasi yang akan diambil, lanjut Fajar, terlebih dahulu akan dilakukan survei oleh PUPR, mengingat banjir ini sudah terjadi berulang kali.
“Ini kejadian berulang, artinya sudah pernah terjadi sebelumnya. Langkah pencegahan inilah yang kami utamakan, khususnya di Kalteng dan Kalbar,” ucapnya.
Terdapat beberapa wilayah yang akses jalan darat terputus akibat banjir, disipakan sarana angkut udara untuk penyaluran logistik berupa satu unit helikopter sesuai permintaan gubernur.
“Bahwasannya ada banyak daerah yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi darat, maka kami berikan satu unit helikopter untuk mengantar logistik ke daerah yang terisolasi karena banjir,” tuturnya.
