BUNTOK-Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) menjadi strategi utama dalam pembangunan manusia untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) melaksanakan kegiatan sinergitas edukasi pengembangan anak usia dini holistik integratif dan transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar yang menyenangkan melalui PAUD HI yang menjadi percontohan yaitu TK Bina Nusantara dan 6 PAUD HI di Barsel tahun 2023.
PAUD HI adalah program peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal yang diselenggarakan melalui aplikasi guru belajar dengan materi pembelajaran PAUD HI meliputi kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan.
Sejak tahun 2013, pemerintah menetapkan strategi nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
“PAUD-HI bertujuan menyediakan layanan bagi anak usia dini yang diselenggarakan secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan melalui komitmen semua unsur terkait. Untuk mengoperasionalkan peraturan presiden tersebut, Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD-HI 2020-2024 disiapkan sebagai acuan pelaksanaan pusat dan daerah. Namun, meski kerangka kerja nasional untuk PAUD-HI sudah ditetapkan, operasionalisasi pemerintah daerah terhadap kebijakan RAN dan kebijakan PAUD-HI sangat bervariasi yang mengakibatkan perbedaan besar dalam pembiayaan dan akses terhadap layanan PAUD-HI,” ungkap Pj Bupati Barsel Deddy Winarwan didampingi Bunda PAUD Kabupaten Barsel Hj Erna Ardiani, Senin (21/8).
Dijelaskan Deddy Winarwan, adapun lajian latar belakang PAUD 2016, 98%, layanan PAUD di Indonesia adalah non-pemerintah dan dikelola masyarakat. Layanan PAUD ini dipimpin oleh guru dari masyarakat tanpa latar belakang khusus tentang PAUD.
Pada dasarnya, setiap orang dapat mendirikan PAUD. Namun untuk menerima dana BOP PAUD dari pemerintah pusat, PAUD perlu melayani 12 atau lebih anak-anak yang terdaftar di DAPODIK, memiliki nomor registrasi (NPSPN), memiliki nomor rekening bank, dan memiliki nomor wajib pajak yang valid. Saat ini tidak ada persyaratan dalam hal kualifi kasi guru sebagai bagian dari persyaratan untuk menerima dana tersebut.
“Kualifi kasi guru hanya ditinjau sebagai bagian dari proses akreditasi, dan pusat PAUD tidak perlu diakreditasi untuk menerima BOP PAUD selama mereka memenuhi empat kriteria di atas.
Sejak 2013, beberapa pusat PAUD telah berupaya menuju pendekatan PAUD-HI. Jenis PAUD ini menyasar anak-anak usia 3-6 tahun. Meski unsur pendidikan anak usia dini tetap dikelola guru PAUD, layanan lain seharusnya diberikan melalui unit layanan sektoral lini depan bekerja sama dengan lembaga PAUD di desa.
Karena itu, koordinasi lintas sektoral penting untuk keberhasilan penyelanggaraan layanan PAUD-HI Gugus Tugas PAUD-HI merupakan lembaga yang diamanatkan oleh RAN PAUD-HI,” lanjut Deddy.
Di kesempatan yang sama, Bunda PAUD Barsel Hj Erna Ardiani mengungkapkan, Bunda PAUD diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD. Dalam mendorong penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif, Bunda PAUD diharapkan dapat bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal. Selain itu Bunda PAUD berperan menjadi fasilitator dan motivator dalam melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat, dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. (ko)
