PALANGKA RAYA Perkembangan pendapatan negara di Kalteng hingga 31 Desember 2021 lalu sebesar Rp6.626,50 miliar. Pendapatan ini terdiri dari pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak PNBP.
“Dibanding dengan pendapatan Tahun 2020 terdapat pertumbuhan pendapatan negara di Kalteng sebesar 40,54 persen,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng, Hari Utomo, Senin (31/1).
Diungkapkannya, pagu APBN sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp24.416,38 miliar, dengan realisasi Rp25.477, 81 miliar. Total Pagu APBN tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat Rp8.232,13 miliar dan transfer ke daerah dan Dana Desa Rp16.184,25 miliar.
“Realisasi belanja Pemerintah Pusat di Kalteng sebesar Rp7.984,96 miliar,” ucapnya.
Dijelaskannya, berkenaan realisasi transfer ke daerah dan DD hingga 31 Desember 2021 lalu sebesar Rp17.492,85 miliar. Realisasi belanja Pemerintah Pusat naik sebesar 8,55 persen dibanding dengan realisasi belanja pada bulan yang sama Tahun 2020.
“Pola realisasi belanja Pemerintah Pusat masih serupa dengan realisasi pada 2020, terlihat pada Desember realisasi anggaran pemerintah lebih banyak dipengaruhi oleh realisasi belanja modal dan belanja barang yang telah berada pada posisi penyelesaian pekerjaan,” jelas Hari.
Sementara itu, berkenaan alokasi dana APBN yang digunakan untuk program PCPEN, pada 2021 telah tersalurkan Rp2.769,88 miliar. Penyaluran terdiri dari klaster perlindungan sosial, klaster kesehatan, klaster UMKM dan korporasi serta program prioritas.
“Sementara itu untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Kalteng Rp2.977,4 miliar dengan jumlah debitur 64.589,” tegasnya.
Hari menyebut, Tahun 2021 telah berakhir, kerja keras APBN terus berlanjut untuk pemulihan ekonomi dengan optimisme yang tinggi meskipun faktorfaktor risiko tetap perlu diwaspadai.
Tren positif pendapatan negara yang terjadi sampai dengan akhir November, diharapkan tetap berlanjut seiring perbaikan ekonomi, sehingga kerja keras APBN dalam penanganan Covid19 dan program pemulihan ekonomi tetap terjaga.
“Kerja keras APBN ini akan lebih mantap dengan dukungan seluruh lembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah,” pungkasnya. (kom/abw/b5/aza/ko)
