Banjir Menjadi Perhatian Serius, Siapkan Langkah Jangka Panjang
Isu banjir sempat tenggelam seiring menurunnya debit air di beberapa wilayah terdampak. Namun dalam seminggu terakhir ini, dengan meningkatnya curah hujan, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalteng. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Meski sempat menetapkan status pemulihan, pemerintah tetap melakukan langkah penanganan pada beberapa titik yang dilanda banjir lagi.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo mengatakan, upaya-upaya penanganan banjir terus dilakukan pemerintah. Seperti pemberian sembako, penyediaan dapur umum, dan tinjauan langsung ke beberapa titik lokasi. Wagub juga membeberkan soal rencana gubernur beberapa hari ke depan untuk meninjau kondisi banjir di suatu wilayah.
“Rencana pak gubernur minggu depan ini akan melakukan kunjungan lagi ke wilayah Barito. Kemarin beliau bertandang ke area posko, baik di Pulang Pisau maupun Kapuas. Tadi malam beliau komunikasi dengan saya, lalu menyampaikan bahwa beliau akan membuat jadwal lagi, sekaligus memantau perkembangan banjir,” beber Edy kepada awak media, Sabtu (19/11).
Mantan bupati Pulang Pisau itu menambahkan, perkara banjir tetap menjadi perhatian serius. Bukan hanya mengenai cara menghadapi banjir tiap tahunnya, tapi juga perlu menemukan solusi terbaik yang berorientasi jangka panjang.
“Misal saja, soal sedimentasi atau abrasi yang terjadi di sungai itu disebabkan karena apa, itu juga perlu kita teliti lebih lanjut, perlu kita tindak lanjuti. Koordinasikan dengan kementerian, supaya program-program pembangunan yang menyangkut misalnya reboisasi, penataan kawasan yang kumuh, tata airnya, dan sebagainya, kita laksanakan dengan baik,” ucapnya.
Wagub mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya pada Jumat (18/11), ada sembilan kabupaten yang dilanda banjir. “Namun mulai berangsur surut ya, saya pikir itu perlu untuk terus dipantau bersama dinas teknis, bekerja sama dengan TNI/Polri,” tandasnya.
Sejalan dengan pernyataan wagub soal pentingnya menemukan solusi terbaik yang berorientasi jangka panjang, sebelumnya Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata pernah mengatakan bahwa persoalan banjir perlu ditindaklanjuti bukan saja oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh pemerintah pusat. Khususnya terkait perizinan yang berkenaan dengan pembukaan lahan.
Perlu dilakukan penegakan hukum (gakkum) terhadap izin-izin pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan, baik yang melanggar aturan kehutanan maupun aturan lainnya.
“Terkait evaluasi perizinan ini kan menjadi tanggung jawab beberapa pihak yang kita dorong. Pertama dari tingkat daerah, bupati dan wali kota itu punya kewenangan untuk melakukan evaluasi atas izin-izin yang diberikan ke sektor sumber daya alam yang mengonversi hutan secara masif maupun HTI ataupun pertambangan, ini dilakukan di tingkat daerah,” jelasnya kepada Kalteng Pos via WhatsApp, Minggu (6/11).
Selain di tingkat daerah, terkait perizinan itu juga perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. Mengingat izin terkait pelepasan kawasan hutan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Ini menjadi sangat penting, selain evaluasi izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena dari izin-izin pelepasan kawasan hutan inilah yang berpotensi besar menurunkan kualitas lingkungan atau kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada di Kalteng,” tuturnya.
Karena itulah evaluasi perizinan semestinya juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Izin-izin yang sudah diberikan terkait pelepasan kawasan hutan harus dievaluasi. Sementara izin-izin yang sedang dalam proses pengusulan harus ditahan atau ditunda terlebih dulu.
“Jadi dalam konteks mitigasi atau pencegahan kerusakan lingkungan seperti bencana ekologis banjir yang terjadi di Kalteng, hal-hal itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah,” tandasnya. (dan/ena/sja/ce/ala/ko)
