PALANGKA RAYA-Dualisme di kepengurusan Karang Taruna Kalteng menjadi perhatian serius sejumlah pihak. Perebutan organisasi kepemudaan oleh kubu Edy Rustian dan Chandra Ardinata tersebut sudah berbau politik.
Ada dorongan kuat untuk kedua belah pihak agar segera mengakhiri dualisme tersebut, lalu bekerja sama memperkuat dan memajukan organisasi Karang Taruna.
Dr Jhon Retei Alfri Sandi selaku pengamat politik menganggap organisasi tersebut berfungsi sebagai organisasi sosial, bukan politik.
Karena ia memandang organisasi ini semi pelat merah, yang mana pembiayaan anggaran organisasi tersebut ditanggung negara.
“Intinya Karang Taruna merupakan wadah negara untuk membina dan mengembangkan anak-anak muda,” tegas Jhon Retei, Minggu (16/4).
Namun, lanjutnya, ketika organisasi ini dikelola dengan baik, boleh jadi jejaring yang dibangun oleh kepengurusan Karang Taruna akan digunakan pada masa pemilu.
“Apabila organisasi ini dikelola dengan baik, maka jejaring yang dibangun itu akan menjadi sangat berguna sebagai salah satu basis suara, dengan menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya, yang mungkin saja ada yang berafiliasi dengan partai politik tertentu,” ucap Jhon.
Karang Taruna bukanlah organisasi sayap partai politik, seperti organisasi kepemudaan partai politik. Karena itu Jhon mengaku tidak terlalu paham dengan dualisme yang terjadi di Karang Taruna Kalteng yang menjadikan organisasi ini rebutan beberapa kalangan pemuda.
“Kalau dulu di era orde baru, ketua-ketua organisasi besar berpeluang untuk duduk di kursi legislatif, karena dahulu kan ada utusan golongan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi itu, jadi polemik yang ada, menurut saya tidak terlalu penting,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan Jhon, organisasi yang ada perlu diuji, sejauh mana bisa memberikan kontribusi, walau tidak seharusnya organisasi ini terjun ke dunia politik. Karena untuk menjadi basis masa organisasi tersebut, harus memiliki soliditas. Jika hanya terikat secara formal saja, maka tidak akan punya kekuatan.
“Jadi pengurus harus punya rasa memiliki organisasi dan tunduk pada aturan, apabila organisasi mengeluarkan keputusan, maka anggota pasti akan mengikuti keputusan itu, kalau tidak ada keterikatan, maka tidak akan terjadi tindakan politik yang sama,” sebut Jhon.
Sebagai organisasi sosial yang dikeloa dan mengelola kaum muda, Karang Taruna memiliki landasan dalam bentuk Permensos RI, yang memposisikannya menjadi komponen masyarakat fungsional. (irj/ce/ala/ko)
