kaltengonline.com – Menjelang akhir tahun 2023, konflik perkebunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) marak terjadi. Salah satu kasus yang paling disorot adalah pecahnya konflik di Kabupaten Seruyan yang menewaskan satu orang warga Desa Bangkal. Pemerintah pun menekankan agar masyarakat menuntut plasma dengan cara yang baik dan mencegah kegaduhan.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menekankan agar masyarakat menyampaikan tuntutan dengan cara yang baik tanpa ada tindakan-tindakan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kita berdoa mudah-mudahan tahun 2024 ini, kalaupun masih ada masyarakat yang menuntut hak terkait plasma, baik di perkebunan, pertambangan, dan HTI, menuntutlah dengan cara yang baik,” ucapnya dalam sambutan saat acara pergantian tahun di Istana Isen Mulang, Minggu (31/12).
Gubernur juga meminta kerja sama dari tokoh-tokoh adat di Bumi Tambun Bungai, agar memastikan demonstrasi yang dilakukan masyarakat tanpa membawa serta senjata tajam. Sebab, hal itu tentu akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kalteng.
“Kalau kamtibmas tidak aman, tidak mungkin kita bisa membangun Kalteng lebih baik, maka saya meminta kepada DAD dan seluruh tokoh masyarakat, kalaupun masyarakat mau berdemo, jangan ada lagi yang membawa senjata tajam,” tegasnya.
Tak lupa, Sugianto juga mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi Polda Kalteng dan Korem 102/Panju Panjung yang sudah membantu Pemprov Kalteng dalam menangani masalah kamtibmas di wilayah Kalteng.
“Tanpa TNI/Polri dan tokoh-tokoh masyarakat, serta tanpa bantuan masyarakat, situasi kamtibmas tidak akan tercipta di Kalteng ini, tidak mungkin juga roda pemerintahan bisa berjalan baik,” ujarnya. (dan/ce/ala/ko)