MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Rotasi besarbesaran pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi bergulir, Senin (4/5) kemarin. Sedikitnya 18 kepala dinas dan pejabat strategis lainnya berpindah posisi dalam gelaran yang berlangsung di Balai Antang tersebut.
Namun, satu nama paling menyita perhatian publik adalah pergantian kursi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang semula diduduki Muhammad Iman Topik SIP MSi dan beralih kewajah lama yang pernah menjadi bagian dari struktur teknis ditingkat provinsi.
Dia adalah Rody ST MIP. Tentu bukan nama asing di lingkungan dinas yang mengurusi infrastruktur tersebut. Rody sebelumnya telah terlebih dulu didapuk sebagai Plt Sekretaris di instansi yang sama. Langkah Bupati Shalahuddin menunjuknya, dinilai tak lepas dari rekam jejak panjang keduanya saat masih sama-sama mengabdi di Pemerintah Provinsi Kalteng.
Kala itu, Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng. Sedangkan Rody berada di bawah komandonya selaku Kepala Bidang Bina Marga.
Kini hubungan yang sempat terjalin di tingkat provinsi kemudia berlanjut ke kabupaten, setelah Shalahuddin terpilih sebagai bupati.
Kepercayaan yang sama kembali dipercayakan dimana Rody menjadi andalan di sektor yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.
Rody sah menggenggam kendali penuh sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang membidangi jalan, jembatan, dan tata ruang tersebut.
Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa langkah itu merupakan bagian dari proses penyerahan institusi secara bertahap. Namun, ketika awak media mempertanyakan apakah mutasi ini berkaitan dengan kinerja penyerapan anggaran yang terbilang rendah di awal tahun 2026, Shalahuddin tak sepenuhnya membantah.
“Ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan dalam pergantian ini. Salah satunya memang soal penyerapan anggaran, tetapi masih ada faktor-faktor lain yang ikut kami nilai,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam apel gabungan beberapa waktu lalu, Bupati secara terbuka menyoroti rendahnya serapan anggaran tiga instansi, yakni Dinas PUPR, RSUD Muara Teweh, dan Dinas Pertanian.
Catatan merah tersebut menjadikan PUPR sebagai salah satu fokus utama evaluasi, mengingat dinas ini mengemban amanat besar dalam pembangunan infrastruktur dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan terpilihnya Rody yang pernah merasakan langsung dinamika birokrasi di tingkat provinsi, publik Barito Utara kini menanti bukti.
Kolaborasi lama antara bupati dan kepala dinas baru itu diharapkan mampu memecah kebekuan birokrasi, mempercepat realisasi anggaran, serta menghadirkan proyekproyek strategis yang selama ini dinanti warga, dari perbaikan jalan rusak hingga pembangunan fasilitas umum yang layak. (ren/nue/ko)
