MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Persoalan krisis tenaga kesehatan di Desa Haragandang, Kecamatan Lahei, kini menjadi agenda prioritas DPRD Kabupaten Barito Utara. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan mengenai dugaan kekurangan petugas medis yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.
Kondisi memprihatinkan ini mencuat setelah adanya insiden tragis seorang ibu saat persalinan yang diduga akibat minimnya tenaga kesehatan bidan di tempat. Hal ini memicu reaksi keras dari kalangan legislatif yang menilai jaminan kesehatan di daerah terpencil masih sangat lemah.
Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menegaskan bahwa pihaknya telah membawa masalah ini ke meja rapat bersama instansi terkait untuk segera dicarikan solusi permanen.
“Kami sudah membahas masalah ini secara mendalam dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan. Kami mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata supaya peristiwa memilukan seperti ini tidak pernah terulang lagi di kemudian hari,” tegas Patih Herman AB kepada media belum lama ini.
Sementara itu, Ardianto yang juga merupakan anggota DPRD, menyampaikan kepada masyarakat bahwa aspirasi warga telah diteruskan secara resmi kepada pihak eksekutif.
“Kasus ini sudah kami sampaikan langsung kepada instansi pemerintah yang berwenang. Kami pastikan akan ada evaluasi menyeluruh terkait sistem pelayanan kesehatan agar masyarakat di daerah ini mendapatkan perhatian yang adil,” ujar Ardianto.
Dalam komunikasinya dengan Kepala Dinas Kesehatan yang baru, para wakil rakyat ini meminta adanya penataan ulang distribusi petugas medis. Ia berharap agar penempatan nakes dilakukan secara merata tanpa ada desa yang terabaikan.
Dinas Kesehatan sendiri berkomitmen untuk melakukan peninjauan kembali secara internal terhadap ketersediaan personel mereka, terutama di wilayah-wilayah pelosok yang masih minim petugas.
DPRD berharap agar sinkronisasi antarlembaga semakin diperkuat demi menjamin keselamatan jiwa masyarakat. Mereka menekankan bahwa jarak geografis tidak boleh menjadi alasan bagi warga untuk tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak. (bn/nue/ko)
