PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – Pemerintah daerah didorong tidak lagi mengandalkan pola pengelolaan keuangan konvensional untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat penerimaan sekaligus menutup celah kebocoran.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin, mengatakan sistem keuangan daerah harus bergerak menuju pengelolaan yang lebih modern, efisien, dan transparan. Menurutnya, potensi pendapatan yang besar tidak akan optimal jika tidak didukung sistem pengelolaan yang baik.
“Penerapan sistem yang modern, efisien, dan transparan akan memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah,” kata Muhajirin, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai digitalisasi tidak sekadar berkaitan dengan penggunaan teknologi. Sistem yang terintegrasi juga diperlukan untuk memudahkan pemerintah memantau penerimaan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data keuangan.
Muhajirin menegaskan, efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi harus berjalan beriringan. Ketiganya menjadi fondasi penting agar upaya meningkatkan PAD tidak berhenti sebatas memasang target dalam dokumen perencanaan.
“Tanpa ketiga hal itu, peningkatan PAD hanya akan menjadi target di atas kertas,” tambahnya.
Karena itu, Muhajirin berharap Pemprov Kalteng menjadikan transformasi digital sebagai bagian dari strategi utama meningkatkan PAD. Menurutnya, sistem yang modern dan terbuka bukan hanya berpotensi meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. (ko)
