PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya menjangkau seluruh siswa di Kota Palangka Raya. Di SDN 1 Pahandut Seberang, misalnya, para murid hingga kini belum menerima manfaat program tersebut meski petugas disebut sudah tiga kali datang melakukan pendataan.
Kondisi ini menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Palangka Raya. Dewan menilai pemerataan akses MBG perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran dengan akses yang tidak semudah sekolah di pusat kota.
Hal tersebut diketahui saat Komisi III DPRD Kota Palangka Raya melakukan kunjungan kerja ke SDN 1 Pahandut Seberang, Jumat (7/8). Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi sekolah secara langsung sekaligus menyerap aspirasi dari pihak sekolah mengenai kebutuhan siswa dan pelaksanaan program pemerintah.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mengatakan pihak sekolah menyampaikan bahwa pendataan penerima MBG sebenarnya telah beberapa kali dilakukan. Namun, pendataan tersebut belum diikuti dengan terealisasinya program bagi para siswa.
“SDN 1 Pahandut Seberang ini sudah tiga kali didatangi petugas MBG. Katanya didata, tetapi sampai sekarang belum juga mendapatkan program MBG,” ujar Rana, Jumat (7/8/2026).
Meski demikian, belum tersalurnya MBG tidak lantas membuat kegiatan makan siswa di sekolah terabaikan. Pihak sekolah menyebut sebagian besar orang tua tetap mengambil peran dengan menyiapkan bekal dari rumah.
Menurut Rana, orang tua siswa juga tidak mempersoalkan apabila program tersebut belum diterima. Bagi mereka, yang terpenting anak-anak tetap mendapatkan makanan selama berada di sekolah.
“Kepala sekolah menyampaikan orang tua murid tidak menuntut harus mendapatkan MBG. Kalau dapat tentu alhamdulillah, tetapi kalau belum, mereka tetap membawakan bekal untuk anak-anaknya,” katanya.
Bahkan, sekolah turut menyiapkan fasilitas sederhana untuk mendukung kebiasaan membawa bekal tersebut. Keranjang khusus disediakan di setiap kelas untuk menyimpan makanan yang dibawa murid dari rumah sehingga bekal dapat ditempatkan dengan lebih tertata selama proses pembelajaran.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak berarti persoalan pemerataan MBG dapat diabaikan. Justru, situasi di SDN 1 Pahandut Seberang menunjukkan masih adanya sekolah yang belum tersentuh program meskipun proses pendataan telah dilakukan berulang kali.
Apalagi, Pemko Palangka Raya sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk memperluas jangkauan MBG hingga sekolah-sekolah di kawasan pinggiran, termasuk wilayah yang masuk kategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Komisi III DPRD Kota Palangka Raya pun mendorong agar pembangunan maupun operasional layanan MBG di kawasan pinggiran dapat dipercepat. Menurut Rana, jarak dan keterbatasan akses tidak seharusnya menjadi alasan anak-anak di wilayah pinggiran tertinggal dalam mendapatkan program pemenuhan gizi.
Sebab, tujuan MBG bukan hanya menyediakan makanan bagi siswa, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak selama masa pertumbuhan. Asupan makanan yang baik diharapkan dapat menunjang kesehatan sekaligus membantu siswa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih optimal.
“Pemerataan harus menjadi perhatian. Jangan sampai sekolah yang berada di kawasan pinggiran justru mendapatkan layanan lebih lambat dibandingkan sekolah yang berada di pusat kota,” pungkasnya. (zia/ans/ko)
