SAMPIT, Kaltengonline.com – Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 01 Kotawaringin Timur di Jalan Wengga Metropolitan, Kecamatan Baamang. Kunjungan tersebut turut didampingi Wakil Bupati Kotim, Irawati.
Pelaksana Tugas Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, Hanik Inayatur Rohmah, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
“Kami ingin melihat perkembangannya seperti apa, apakah ada kendala atau tidak, sekaligus melihat langsung apakah kondisi anak-anak ini sesuai dengan ekspektasi,” kata Hanik di Sampit, Selasa (11/8).
Tidak hanya meninjau proses pembelajaran, tim BPKP juga memeriksa fasilitas pendukung, termasuk makanan yang disediakan bagi peserta didik. Menurut Hanik, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi aspek penting karena seluruh peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan dan kebutuhan hidup tanpa dipungut biaya.
“Kami juga mengecek makanannya seperti apa, karena harapannya mereka mendapatkan fasilitas yang memang layak. Jadi, yang kami konfirmasi adalah kondisi di lapangan dan apakah yang diterima anak-anak sesuai dengan kriterianya,” ujarnya.
Sementara itu, Irawati menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SRT 01. Namun, pengelolaan anggaran, tenaga pendidik, hingga tenaga pendukung sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
“Kami dari pemerintah daerah hanya mengawasi. Anggaran, guru-guru, bahkan sampai petugas cleaning service semuanya SK-nya dari Kemensos,” jelasnya.
Ia menambahkan, progres pembangunan fasilitas SRT 01 telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah daerah menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada September mendatang. Selain memberikan masukan terkait pembangunan kantin yang lebih tertutup demi menjaga kebersihan, Pemkab Kotim juga terus mengusulkan peserta didik dari keluarga sangat miskin yang belum tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tetap dapat memperoleh manfaat dari program tersebut.
“Memang ada yang tidak masuk DTSEN, tetapi mereka merupakan warga sangat miskin di Kotawaringin Timur. Itu sudah kami sampaikan dan diterima oleh Kemensos,” tutup Irawati. (ko)
