PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Jalan lingkungan dan drainase kembali menjadi sorotan warga Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palangka Raya. Bukan karena baru dikeluhkan, dua persoalan infrastruktur dasar itu justru disebut telah berkali-kali diusulkan, tetapi belum kunjung terealisasi.
Keluhan tersebut mencuat saat anggota DPRD Kota Palangka Raya melaksanakan reses. Warga memanfaatkan momentum itu untuk kembali mempertanyakan tindak lanjut aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui berbagai forum perencanaan pembangunan.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengatakan kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Menurut dia, reses seharusnya tidak hanya menjadi forum menampung usulan baru, tetapi juga momentum mengevaluasi aspirasi lama.
“Reses ini bukan hanya untuk menampung usulan baru, tetapi juga melihat sejauh mana konsistensi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum,” ujar Hap, Kamis (13/4).
Dari hasil dialog dengan warga, Hap menyebut persoalan jalan lingkungan dan drainase hampir selalu muncul di sejumlah wilayah yang dikunjungi. Dua infrastruktur tersebut dinilai sangat berkaitan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Jalan lingkungan yang rusak atau belum memadai dapat menghambat mobilitas warga. Sementara drainase yang tidak berfungsi optimal berpotensi memicu genangan ketika hujan turun.
Yang menjadi perhatian, kata Hap, sebagian aspirasi tersebut bukanlah usulan baru. Warga mengaku telah menyampaikannya berulang kali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Sejumlah proposal juga telah disampaikan langsung kepada pemerintah daerah maupun anggota DPRD. Namun, hingga reses berlangsung, sebagian usulan belum menunjukkan tindak lanjut yang signifikan.
“Hampir semua usulan minta perbaikan drainase dan jalan lingkungan. Sudah berkali-kali disampaikan melalui Musrenbang tingkat kecamatan. Bahkan proposalnya sudah sampai secara langsung ke pemerintah dan anggota dewan,” ungkapnya.
Hap menambahkan, terdapat pula usulan yang sebelumnya telah disepakati untuk dikerjakan pada tahun berjalan. Namun, pelaksanaannya belum terlihat sesuai harapan masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi DPRD agar aspirasi masyarakat tidak sekadar berulang masuk dalam daftar usulan setiap tahun. Menurutnya, usulan yang telah disampaikan berulang kali perlu dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses, lanjut Hap, akan menjadi bahan DPRD dalam pembahasan serta penyusunan rekomendasi pembangunan selanjutnya. Harapannya, program yang dijalankan pemerintah benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi warga.
“Harapan masyarakat sederhana, mereka ingin jalan yang layak dan drainase yang berfungsi dengan baik. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus diperjuangkan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (zia/ko)
