Karhutla Palangka Raya Tembus 306 Kejadian, DPRD Dorong Sekolah Libur

oleh
oleh
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Karhutla di Kota Palangka Raya belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hingga 21 Agustus 2026, tercatat 306 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luasan mencapai 264,79 hektare.

Tingginya angka tersebut membuat DPRD Kota Palangka Raya meminta penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman. Upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat harus diperkuat, terutama ketika dampak kebakaran mulai dirasakan melalui penurunan kualitas udara.

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan ratusan kejadian karhutla menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap kawasan rawan harus semakin diperketat.

“Dengan angka kejadian yang sudah mencapai ratusan, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Pencegahan harus lebih diutamakan. Sebab, ketika kebakaran sudah terjadi dan meluas, penanganannya akan jauh lebih sulit,” ujarnya, Sabtu (22/8).

Menurut Syaufwan, kawasan dengan karakteristik lahan gambut dan semak belukar perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah daerah bersama BPBD, aparat, relawan, hingga masyarakat diminta memperkuat pemantauan titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi munculnya api.

Jangan Bakar Lahan Syaufwan juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca yang relatif kering membuat api kecil berpotensi cepat merambat dan sulit dikendalikan.

“Kesadaran masyarakat sangat penting. Jangan sampai pembakaran kecil kemudian tidak terkendali dan akhirnya menjadi karhutla yang berdampak luas, termasuk terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat,” katanya.

Selain ancaman kebakaran, DPRD turut menyoroti dampaknya terhadap kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan anak-anak. Kabut asap dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan risiko gangguan kesehatan apabila kualitas udara terus memburuk.

Karena itu, Syaufwan meminta keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pembelajaran.

“Kalau kondisi udara sudah tidak sehat, kita berharap sekolah bisa diliburkan untuk sementara. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga kami harapkan dapat membagikan masker gratis kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut dia, penanganan karhutla harus dilakukan sejak indikasi awal muncul. Kecepatan informasi dan respons di lapangan menjadi kunci agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Kita berharap penanganan di lapangan semakin cepat dan sinergi antarinstansi terus diperkuat. Masyarakat juga jangan ragu melaporkan apabila menemukan adanya kebakaran atau titik api,” pungkasnya. (zia/ko)