PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Palangka Raya, tidak hanya bergantung pada kesigapan personel dan kesiapan armada pemadam. Kelancaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi faktor krusial, agar kendaraan operasional bisa bermanuver cepat kapan pun titik api muncul.
Menyikapi urgensi tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Subandi, mendesak pihak Pertamina untuk memberikan jalur prioritas pengisian BBM bagi seluruh kendaraan operasional pemadam kebakaran.
Menurutnya, armada Satgas Karhutla memiliki kebutuhan yang jauh berbeda dengan kendaraan umum, lantaran dituntut bermobilitas tinggi dalam merespons kondisi darurat.
“Khusus untuk armada pemadam kebakaran yang sedang bertugas menangani Karhutla, saya minta Pertamina dan pengelola SPBU bisa memberikan prioritas saat pengisian BBM. Ini sangat menyangkut kecepatan waktu kita dalam menjinakkan api di lapangan,” kata Subandi, Senin (7/9).
Politikus ini mewanti-wanti, agar armada yang sudah bersiaga penuh jangan sampai kehilangan momentum pemadaman, hanya karena terjebak antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keterlambatan ini dinilai sangat fatal, terutama ketika petugas harus maraton berpindah dari satu titik kebakaran ke titik panas lainnya.
Terlebih lagi, karakter penanganan Karhutla menuntut pergerakan yang serbacepat. Armada tidak hanya dipacu melintasi medan sulit, tetapi juga memikul beban berat, seperti tangki air dan peralatan pemadaman portabel.
Jika pergerakan terhambat urusan bahan bakar, risiko api meluas akan semakin besar.
“Jangan sampai petugas sudah siap tempur di lapangan, tetapi malah terkendala urusan BBM. Penanganan Karhutla itu berpacu dengan waktu, sehingga dukungan logistik untuk armada pemadam harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Subandi berharap, koordinasi lintas sektoral antara Pertamina, pengelola SPBU, dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat selama masa tanggap darurat Karhutla berlangsung. Ia sepakat, mekanisme pengisian tetap harus mematuhi prosedur, namun birokrasi tersebut tidak boleh sampai menyita waktu krusial armada pemadam.
Lebih lanjut, Subandi menekankan, agar ketersediaan kuota BBM untuk kendaraan operasional dipastikan aman selama masa penanganan. Jaminan pasokan ini, mutlak diperlukan agar personel tidak mati langkah saat harus memadamkan api berulang kali di lokasi yang sulit dijangkau.
“Kalau BBM selalu tersedia dan proses pengisiannya difasilitasi dengan cepat, armada bisa langsung meluncur seketika. Jangan sampai masalah bahan bakar malah menjadi biang hambatan operasional dalam memadamkan api,” pungkasnya.(zia/ko)
