KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Kabupaten Kapuas terus dievaluasi setiap hari. Selain memastikan data dan penanganan di lapangan sesuai kondisi riil, pemerintah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air melalui usulan pembangunan 195 sumur bor dan 14 titik sarana air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan mengatakan, evaluasi dilakukan melalui rapat daring setiap pagi atau malam. Pembahasan meliputi kejadian karhutla, luasan lahan terbakar, penanganan titik api, dampak terhadap masyarakat, hingga kondisi kualitas udara dan kesehatan akibat asap.
“Setiap hari kita evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Termasuk berapa kejadian yang ditangani dan bagaimana perkembangannya di lapangan,” kata Pangeran saat rapat evaluasi di Posko Induk Karhutla, halaman BPBD Kapuas, Kamis (24/9).
Evaluasi juga dilakukan langsung di lokasi bekas kebakaran. Petugas kembali mengecek titik yang telah dipadamkan untuk memastikan tidak ada bara tersisa yang dapat memicu kebakaran kembali.
Sekda Kapuas Dr Usis I Sangkai menegaskan, koordinasi lintas sektor harus diperkuat, terutama dalam penyamaan data. Menurutnya, keputusan penanganan harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Perkuat koordinasi sehingga data yang disampaikan benar-benar data riil di lapangan,” tegas Usis.
Untuk mengatasi keterbatasan air, usulan pembangunan 195 sumur bor dan 14 titik sarana air bersih kembali diinventarisasi. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan setiap wilayah terpetakan sehingga pembangunan dapat tepat sasaran.
Usis menyebut, Bupati Kapuas HM Wiyatno juga mengingatkan agar sumur bor tidak sekadar menjadi fasilitas darurat saat karhutla. Infrastruktur tersebut harus dirawat dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, termasuk untuk kebutuhan masyarakat ketika kondisi kembali normal.
Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati menambahkan, kesamaan data kekuatan personel juga menjadi perhatian dalam operasi karhutla. Data antarlembaga harus sinkron agar pengerahan personel di lapangan lebih terukur.
Kepolisian turut mendukung pembangunan sumur bor multifungsi. Selain menopang pemadaman saat karhutla, fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air masyarakat.
Dalam pengendalian operasi, mobil tangki air milik BPBD dipusatkan dan pengaturannya melalui Kalaksa BPBD. Langkah ini dilakukan agar distribusi air dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Sementara itu, penegakan hukum tetap berjalan. Kepolisian mencatat lima laporan polisi (LP) terkait kasus karhutla, termasuk satu perkara yang melibatkan korporasi dan ditangani secara bersama-sama.
Pemerintah daerah menegaskan, penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman. Evaluasi rutin, pencegahan, pengawasan, kesiapan personel, ketersediaan air, hingga penegakan hukum menjadi satu rangkaian untuk menekan risiko karhutla di Kapuas. (art/ko)
