PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Bank Indonesia (BI) bersama Perum Bulog mendatangkan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memperkuat pasokan dan menekan tekanan inflasi di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Pengiriman tersebut merupakan bagian dari program Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang diinisiasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalteng. Melalui program ini, biaya angkut beras dari daerah penghasil disubsidi agar harga jual di wilayah tujuan tetap terjangkau.
Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias, mengatakan intervensi dilakukan setelah mencermati perkembangan inflasi daerah yang masih dipengaruhi harga beras. Karena itu, penambahan pasokan menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan sekaligus mengendalikan harga di tingkat konsumen.
“Strategi utamanya adalah memasok dari daerah penghasil. Dalam hal ini, kita mengambil beras dari Sulsel, Makassar, dengan harga jual yang diupayakan di bawah harga eceran tertinggi,” ujar Yuliansah.
Dalam skema FDP tersebut, BI menanggung penuh subsidi ongkos angkut dari daerah asal hingga titik distribusi di Kalteng. Dukungan ini diharapkan dapat menekan beban logistik sehingga harga beras yang dijual kepada masyarakat lebih terjangkau.
Yuliansah menjelaskan, program FDP menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk mengatasi tantangan distribusi pangan di Kalteng. Kondisi geografis yang luas dan jarak antardaerah membuat penyaluran bahan pangan membutuhkan dukungan logistik yang memadai.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalteng, Erwin Budiana, menyebut pasokan beras premium dari luar daerah diperlukan karena Kalteng belum memiliki infrastruktur penggilingan modern yang memadai untuk menghasilkan beras dengan kualitas tersebut.
Dari total 150 ton beras yang didatangkan, sebanyak 75 ton dialokasikan untuk Kota Palangka Raya, 25 ton untuk Kabupaten Kapuas, dan 50 ton untuk Kabupaten Kotawaringin Timur. Ketiga wilayah tersebut merupakan daerah pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK) utama di Kalteng.
Erwin berharap program FDP dapat menjadi dasar pengembangan sistem distribusi pangan yang lebih tangguh dan responsif, terutama dalam menghadapi tantangan transportasi dan pemerataan pasokan di wilayah Kalteng.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng meminta agar penyaluran beras tersebut diawasi secara ketat. Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Anang Dirjo, mengapresiasi langkah BI dan Bulog dalam memperkuat pasokan pangan.
Anang menekankan pentingnya memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama ke wilayah Kapuas dan Kotawaringin Timur. Pengawasan diperlukan agar beras benar-benar menjangkau masyarakat serta pedagang yang membutuhkan.
“Pastikan tepat sasaran. Distribusi 150 ton beras premium ini harus benar-benar menyentuh masyarakat dan pedagang yang membutuhkan agar dampaknya langsung terasa dalam meredam gejolak harga di pasar,” tegasnya.
Pemprov Kalteng juga meminta seluruh pihak mempertahankan sinergi agar tidak terjadi hambatan dalam proses penyaluran.
Melalui penambahan pasokan dan subsidi biaya angkut tersebut, TPID Kalteng berharap ketersediaan beras tetap terjaga dan harga di tingkat konsumen dapat dikendalikan sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo bersama Kepala Perwakilan BI Kalteng Yuliansah Andrias, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalteng Erwin Budiana, dan unsur Forkopimda saat peluncuran pengiriman beras premium melalui program Fasilitas Distribusi Pangan di Gudang Bulog Palangka Raya.(ko)
