Pangkalan Bun, Kaltengonline.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah turut memberikan dukungan untuk membantu penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar, Samuel, mengatakan penanganan karhutla di TNTP berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan pengelola taman nasional. Pemerintah daerah membantu sesuai kapasitas dan kebutuhan di lapangan.
“TNTP ini kewenangan pusat. Daerah membantu dan memberikan dukungan untuk penanganan karhutla,” kata Samuel, Selasa (13/10/2026).
Samuel mengatakan BPBD Kobar telah bergerak berdasarkan arahan Bupati Kotawaringin Barat. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengerahan personel untuk membantu penanganan kebakaran melalui jalur darat.
Menurut Samuel, dukungan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya bersama untuk menangani karhutla. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pengelola TNTP diperlukan agar langkah penanganan dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Terkait beredarnya video relawan yang menarik diri dari lokasi penanganan kebakaran, Samuel menyebut persoalan tersebut menjadi ranah pengelola taman nasional dan pemerintah pusat. Ia tidak merinci lebih lanjut penyebab penarikan relawan tersebut.
Samuel juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Menurut dia, dana tersebut akan digunakan antara lain untuk mendukung pembuatan sumur bor sebagai sumber air bagi upaya pemadaman.
Ia menjelaskan, pemadaman menggunakan water bombing atau pengeboman air dari udara masih menghadapi kendala jarak pandang. Kondisi itu menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pemadaman dari udara.
Pembuatan sumur bor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air untuk pemadaman melalui jalur darat. Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan penanganan kebakaran di kawasan TNTP.
Samuel menegaskan BPBD Kobar akan terus memberikan dukungan sesuai arahan Bupati dan kewenangan pemerintah daerah. Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola taman nasional dapat memperkuat upaya penanganan karhutla.
Catatan redaksi: Pernyataan mengenai perhatian pemerintah pusat, alokasi anggaran, dan rencana pembuatan sumur bor perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi sebelum diterbitkan. Untuk menjaga keberimbangan, informasi mengenai relawan yang menarik diri juga sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak pengelola TNTP atau relawan terkait. (bob/ko)
