BUNTOK, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menggelar audiensi rencana kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersama PT BUKAKA di Aula Setda Kabupaten Barsel, Selasa (21/1).
Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri, atas nama Pemerintah Kabupaten Barsel, menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim perwakilan PT BUKAKA beserta rombongan di Kabupaten Barito Selatan. Ia menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan skema KPBU.
“Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU merupakan salah satu instrumen strategis yang dipandang tepat untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur,” ungkap Eddy Raya Samsuri.
Menurutnya, melalui KPBU, pemerintah dan badan usaha dapat berbagi peran, risiko, dan manfaat secara seimbang, sehingga pembangunan infrastruktur dapat terlaksana lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. PT BUKAKA dinilai sebagai badan usaha nasional yang memiliki pengalaman dan kompetensi mumpuni dalam pengembangan jembatan, sistem transportasi, serta berbagai fasilitas publik modern.
“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barsel memandang PT BUKAKA sebagai mitra potensial untuk bersama-sama merumuskan solusi pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Kehadiran PT BUKAKA hari ini merupakan suatu kehormatan sekaligus harapan besar bagi kami untuk menjajaki peluang kerja sama yang konkret dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Barsel berharap dapat berdiskusi secara terbuka mengenai potensi sektor infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, skema KPBU yang memungkinkan diterapkan, serta tahapan yang perlu dipersiapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga berkomitmen menciptakan iklim kerja sama yang kondusif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Bupati menegaskan setiap rencana kerja sama harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
“Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal yang produktif dalam membangun sinergi dan kolaborasi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Barsel,” ungkapnya. (ena/ko)
