PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Akses layanan kesehatan di wilayah pinggiran kembali menjadi sorotan. Kali ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya dari Dapil I, Jati Asmoro, menyoroti minimnya tenaga medis di Puskesmas Pembantu Kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit.
Persoalan ini mencuat, setelah pihaknya menyerap aspirasi masyarakat saat kegiatan reses beberapa waktu lalu. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan akibat kekosongan tenaga perawat dan bidan di fasilitas tersebut.
“Saat reses kemarin, masyarakat menyampaikan, bahwa tenaga medis di Puskesmas Pembantu Petuk Bukit sangat terbatas, bahkan untuk perawat dan bidan saat ini kosong,” ujarnya, Selasa (14/4).
Menurut Jati, kondisi tersebut terjadi setelah tenaga kesehatan sebelumnya dipindahtugaskan ke tempat lain. Dampaknya, pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut praktis tidak berjalan optimal.
Warga pun terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, baik ke wilayah Tangkiling maupun ke pusat Kota Palangka Raya dengan waktu tempuh yang bisa mencapai satu jam. “Masyarakat yang hanya sakit ringan seperti demam atau flu pun harus pergi jauh untuk berobat. Ini tentu sangat memberatkan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan akses transportasi,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Jati meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, segera mengambil langkah konkret guna mengatasi kekosongan tenaga kesehatan tersebut. Ia menilai, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata, termasuk di wilayah terpencil.
Sebagai solusi jangka pendek, Legislator Partai Gerindra itu mengusulkan, agar pemerintah dapat menerapkan sistem perbantuan tenaga medis dari fasilitas kesehatan terdekat dengan pola penjadwalan tertentu.
“Kami mendorong agar ada sistem perbantuan tenaga kesehatan, misalnya dengan jadwal tertentu tenaga medis dari Puskesmas terdekat bertugas di Puskesmas Pembantu Petuk Bukit,” jelasnya.
Dia berharap, langkah tersebut dapat menjadi solusi sementara sembari menunggu penempatan tenaga kesehatan secara definitif. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menempuh jarak yang jauh. (ham/ko)
