KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai mendapat apresiasi. Salah satunya datang dari anggota DPRD Kapuas, H Didi Hartoyo, yang menilai langkah Bupati Kapuas HM Wiyatno sudah berada di jalur tepat.
Menurut Didi, optimalisasi sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya dari perkebunan kelapa sawit, menjadi potensi besar. “Ini langkah strategis. Kami sangat mengapresiasi upaya pemkab dalam mendongkrak PAD dengan mengoptimalkan potensi yang ada,” ujar Didi.
Diketahui, Bupati Kapuas HM Wiyatno sebelumnya melakukan silaturahmi sekaligus konsultasi dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal penting terkait legalitas lahan dan investasi, terutama di sektor perkebunan.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Kapuas mendorong percepatan penerbitan berbagai hak atas tanah, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mengajukan perizinan.
Langkah ini dinilai krusial, tidak hanya untuk meningkatkan PAD melalui sektor BPHTB, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para investor yang beroperasi di daerah.
Didi berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.
“Dengan adanya kepastian hukum, investor akan lebih yakin. Dampaknya tentu pada peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Ia pun optimistis, jika langkah ini dikawal secara konsisten, sektor perkebunan akan menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah Kapuas ke depan.
Selain itu, Didi juga mendorong agar Pemkab Kapuas terus melakukan pendataan dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi, agar seluruh potensi pajak dan retribusi dapat tergali secara maksimal. Menurutnya, pengawasan yang ketat akan memastikan tidak ada potensi PAD yang terlewat.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan tata kelola yang baik, peningkatan PAD diharapkan dapat berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas. (art/ko)
