Sampit, kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 sekaligus bimbingan teknis (bimtek) Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPK-JMD), Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Diklat BKPSDM Kotim. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Kotim, H. Halikinnor, melalui Pj Sekda Umar Kaderi, menegaskan bahwa peraturan tersebut mendorong disiplin dan profesionalisme ASN.
Aturan ini juga mengatur dua hal utama. Pertama, pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi. Kedua, penegakan sanksi bagi pelanggaran disiplin secara objektif. “Peraturan ini diharapkan membentuk budaya kerja yang kompetitif dan berintegritas,” ujarnya.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga diisi dengan bimtek penyusunan RPK-JMD. Program ini menjadi bagian dari prioritas nasional untuk memetakan kebutuhan kompetensi ASN periode 2025–2029.
Setiap perangkat daerah diminta menyusun rencana secara sistematis. Penyusunan harus berbasis Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK). Rencana tersebut juga harus selaras dengan kebutuhan organisasi dan arah pembangunan daerah.
Bupati menegaskan, kualitas ASN sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
Karena itu, ada dua fokus utama yang harus diperkuat, yaitu sistem penghargaan dan disiplin dan perencanaan pengembangan kompetensi. Keduanya menjadi kunci untuk menciptakan ASN yang unggul dan berdaya saing.
Peserta diminta mengikuti kegiatan dengan serius. Mereka juga didorong aktif berdiskusi selama bimtek berlangsung. Hasil kegiatan ini diharapkan bisa langsung diterapkan di unit kerja masing-masing.
Pemkab Kotim menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kapasitas ASN. Langkah ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Dengan semangat “Huma Betang” dan “Habarang Hurung”, Pemkab Kotim optimistis pelayanan publik akan semakin meningkat.(ko)
