JAKARTA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan keteladanan dengan secara terbuka membeberkan kelemahan sistem pengelolaan hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan. Alih-alih menjadi momen kritis, pertemuan selama empat jam itu berubah menjadi ajang sinergi membangun tata kelola yang lebih baik.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung KPK RI belum lama ini,diikuti Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT ditemani Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan AMd, Sekertaris Daerah Drs Muhlis dan jajaran DPRD dengan mengungkap tiga area yang perlu diperkuat.
“Kami memandang ini bukan sebagai kelemahan yang memalukan, melainkan peta jalan untuk perbaikan. Dengan mengakui keterbatasan, kami justru bisa melompat lebih maju,” katanya saat itu.
Tiga fokus pembenahan yang telah disepakati bersama KPK antara lain, Penyeragaman regulasi.
Pemerintah daerah akan segera menyusun pedoman teknis yang seragam bagi seluruh perangkat daerah, sehingga tidak ada lagi interpretasi berbeda antar dinas.
Selanjutnya penguatan verifi – kasi dan validasi. Mulai semester kedua tahun ini, akan dibentuk tim verifi kasi independen yang bekerja sama dengan pendamping dari KPK melalui program MCSP (Mentoring dan Konsultasi Pencegahan Korupsi), memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kemudia perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah Barito Utara berkomitmen mengimplementasikan sistem pelaporan digital yang terintegrasi, sehingga setiap dokumen pertanggungjawaban menjadi lengkap, tertib, dan mudah diaudit.
Dengan pendampingan yang dilakukan KPK dan semangat reformasi birokrasi yang terus digelorakan, Barito Utara optimis dapat mengubah tantangan menjadi prestasi dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi. (ren/nue/ko)
