Pangkalan Bun, kaltengonline.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menaruh perhatian serius terhadap percepatan penanganan kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal itu disampaikan saat rombongan Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kobar, Senin (18/5).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Lohing Simon didampingi Wakil Ketua Komisi H.M. Rusdi Gozali, Sekretaris Komisi H.M. Sirajul Rahman bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Kehadiran mereka disambut jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Kantor Dinas Perkimtan Kobar.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas, mulai dari peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), hingga penanganan kawasan kumuh yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah. Komisi IV menilai sektor perumahan dan permukiman memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng H.M. Rusdi Gozali menegaskan bahwa pembangunan permukiman tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat semakin diperkuat agar program-program pembangunan dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Selain membahas program prioritas, kunjungan kerja itu juga menjadi wadah sinkronisasi usulan pembangunan daerah dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program strategis, termasuk melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD provinsi.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkimtan Kobar Samuel menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IV DPRD Kalteng terhadap pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kotawaringin Barat. Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan permukiman yang lebih layak, tertata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.(bob)
