PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah dan DPRD Kalteng tahun ini menaruh perhatian besar terhadap perbaikan sarana pendidikan. Sebanyak 100 sekolah di berbagai daerah di Kalteng masuk dalam program revitalisasi yang difokuskan pada pembenahan fisik bangunan, terutama sekolah-sekolah yang kondisinya sudah tidak layak dan berusia puluhan tahun.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, H Sugiyarto, mengatakan sebagian besar sekolah yang menjadi sasaran program tersebut merupakan bangunan lama yang telah digunakan lebih dari dua dekade. Kondisi sejumlah fasilitas pendidikan itu dinilai memerlukan penanganan segera demi menunjang keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar.
“Masih banyak sekolah yang bangunannya sudah sangat tua. Ada yang usianya lebih dari 25 tahun dan kondisinya memang perlu mendapat perhatian serius,” ujarnya, Senin (8/6).
Menurut Sugiyarto, revitalisasi tidak hanya berupa perbaikan ringan, tetapi lebih diarahkan pada pembenahan menyeluruh terhadap struktur bangunan. Salah satu prioritas utama adalah mengganti bangunan sekolah berbahan kayu dengan konstruksi permanen yang lebih kuat dan tahan lama.
Ia menilai penguatan infrastruktur dasar harus didahulukan sebelum pemerintah mengembangkan fasilitas penunjang lainnya, termasuk perangkat pembelajaran berbasis digital.
“Yang paling penting saat ini memastikan bangunan sekolah aman dan kokoh terlebih dahulu. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, baru peningkatan fasilitas lainnya bisa dilakukan secara bertahap,” katanya.
Terkait pelaksanaan program, Sugiyarto menjelaskan proses pengerjaan akan menyesuaikan kesiapan administrasi dan teknis di masing-masing daerah. Dengan demikian, sekolah yang telah memenuhi persyaratan dapat lebih cepat memasuki tahap pembangunan tanpa harus menunggu pelaksanaan secara bersamaan.
“Kalau dokumen dan kesiapan di daerah sudah lengkap, tentu pelaksanaannya bisa segera berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekitar 70 persen sekolah yang menjadi target revitalisasi merupakan SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalteng. Sementara sisanya adalah SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
Karena itu, Sugiyarto menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah agar program revitalisasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang merata bagi peserta didik.
“Pendidikan merupakan urusan wajib yang harus menjadi prioritas. Semua pihak perlu bersinergi agar kualitas layanan pendidikan terus meningkat,” pungkasnya. (ovi/ans/ko)
