PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Melambungnya harga minyak goreng subsidi merek Minyakita hingga menembus lebih dari Rp20 ribu per liter menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak semakin membebani masyarakat.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap distribusi Minyakita. Langkah tersebut penting untuk memastikan stok tersedia di pasaran dan harga jual tetap sesuai ketentuan.
“Ini perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok yang seharusnya tersedia dengan harga terjangkau,” ujarnya, Senin (8/6).
Menurut Hap, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan hampir setiap hari oleh masyarakat. Karena itu, setiap gejolak harga maupun gangguan pasokan harus segera direspons oleh pemerintah.
Ia menilai pengawasan distribusi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat distributor hingga pedagang eceran. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan tidak ada hambatan yang menyebabkan pasokan berkurang di pasar.
Selain menjaga ketersediaan barang, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi yang berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Pemerintah harus memastikan pasokan tersedia dan tepat sasaran. Masyarakat jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan akibat distribusi yang tidak lancar,” tegasnya.
Salah satu wilayah yang dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan Minyakita adalah kawasan Mendawai. Warga mengaku harus mencari ke berbagai tempat untuk mendapatkan minyak goreng subsidi tersebut.
“Harus dicari tahu apa penyebabnya, apakah karena distribusi yang terganggu, pasokan yang berkurang, atau faktor lainnya,” katanya.
Ia menjelaskan, tanpa mengetahui akar masalah yang sebenarnya, upaya penanganan dikhawatirkan tidak akan efektif. Karena itu, dinas terkait diminta turun langsung melakukan pemantauan terhadap rantai distribusi Minyakita di lapangan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan distribusi berjalan lancar sehingga stok tetap tersedia di pasar dan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ketersediaan kebutuhan pokok harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung dampak dari masalah distribusi,” tandasnya. (zia/ans/ko)
