DPRD Kalteng Dorong Pengembangan PLTS untuk Atasi Krisis Listrik di Pelosok

oleh
oleh
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Bagi masyarakat di perkotaan, listrik mungkin menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Namun, bagi sebagian warga di pelosok Kalimantan Tengah, mendapatkan aliran listrik yang stabil masih menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Kondisi inilah yang kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah.

Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menilai sudah saatnya pemerintah lebih serius mengembangkan energi terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), untuk menjawab kebutuhan listrik masyarakat di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik utama.

Menurut Lohing, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan pendukung, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan anak-anak, pelayanan kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan, semuanya bergantung pada ketersediaan listrik yang memadai.

“Karena itu, pemerintah harus terus mencari berbagai solusi agar seluruh masyarakat bisa menikmati listrik secara merata, termasuk melalui pemanfaatan energi alternatif,” ujarnya, Kamis (25/6).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Barito Selatan yang hingga saat ini masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) skala desa. Persoalan yang dihadapi bukan hanya soal keterbatasan pasokan, tetapi juga tingginya biaya operasional akibat harga solar industri yang terus membebani pengelola.

Kondisi itu, menurut Lohing, tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab, ketika biaya operasional semakin tinggi, masyarakat di daerah terpencil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Baca Juga:  DPRD Kalteng Desak Pemerintah Pastikan Seluruh Lulusan Tertampung di SPMB 2026

Ia mengakui bahwa kebijakan terkait harga bahan bakar minyak merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan energi.

“Kalau terkait harga BBM, itu memang kebijakan pemerintah pusat. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap bisa mendapatkan akses listrik yang layak. Karena itu, energi alternatif seperti PLTS harus mulai lebih serius dikembangkan,” tegasnya.

Menurut Lohing, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik alternatif. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan PLTS juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang harganya cenderung fluktuatif.

Ia berharap pengembangan PLTS tidak hanya menjadi proyek sesaat, melainkan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Dengan dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemerataan akses listrik diyakini bukan lagi sekadar harapan, tetapi bisa menjadi kenyataan.

“Yang kita inginkan sederhana, masyarakat di pelosok juga bisa menikmati listrik yang stabil dan terjangkau seperti masyarakat di perkotaan. Karena listrik bukan lagi soal fasilitas, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (zia/ans/ko)