PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya memastikan akan melakukan pendalaman terhadap sejumlah indikator kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya yang dinilai belum mencapai target. Evaluasi tersebut akan menjadi fokus dalam pembahasan lanjutan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Raperda tentang Kepramukaan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, usai memimpin Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (30/6).
Subandi menjelaskan, meskipun seluruh delapan fraksi di DPRD Kota Palangka Raya telah menyatakan menerima dan menyetujui kedua raperda untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya, sejumlah catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi tetap akan menjadi perhatian serius DPRD.
Menurutnya, salah satu fokus utama pembahasan mendatang adalah mengevaluasi berbagai indikator kinerja yang belum mencapai target sebagaimana telah direncanakan dalam pelaksanaan APBD. Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab belum optimalnya capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.
“Kalau memang ada kekurangan, misalnya persentase yang belum mencapai target, itu akan kita dalami nanti. Apakah terkait PAD, apakah pelaksanaannya belum maksimal atau ada hal lain yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia menuturkan, DPRD akan mengkaji secara menyeluruh berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja pemerintah daerah. Salah satunya adalah kemungkinan adanya perubahan kewenangan pemerintahan yang sebelumnya berada di tingkat kota namun kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program maupun potensi pendapatan daerah.
“Apakah menyangkut kewenangan yang sebelumnya di kota kemudian ditarik ke provinsi atau hal-hal lain, itu nanti akan kita dalami pada saat proses pembahasan,” katanya.
Selain melakukan evaluasi terhadap sejumlah capaian yang belum optimal, DPRD Kota Palang ka Raya juga memberikan apresiasi atas berbagai keberhasilan yang berhasil diraih Pemerintah Kota Palangka Raya sepanjang tahun anggaran berjalan. Salah satu capaian yang mendapat perhatian positif dari seluruh fraksi adalah keberhasilan Pemerintah Kota mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel.
Tidak hanya itu, realisasi pendapatan maupun belanja daerah yang telah dicapai juga mendapat pengakuan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Subandi menegaskan, berbagai kritik, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan fraksifraksi DPRD bukan semata-mata sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Palangka Raya.
“Semua masukan yang disampaikan fraksi akan menjadi bahan bagi pemerintah kota untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa mendatang,” pungkasnya. (zia/ans/ko)
