MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barito Utara, Hj Sri Neni Trianawati SE MAP memberikan tanggapan resmi terkait penyampaian Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah pihak eksekutif ini dinilai sebagai wujud nyata kepatuhan konstitusi yang harus diapresiasi.
Beliau menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Prestasi yang diraih selama 11 kali berturutturut tersebut membuktikan komitmen kuat dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menyoroti sektor pendapatan, Sri Neni memuji kinerja instansi terkait yang berhasil melampaui target setelah perubahan APBD 2025. Realisasi pendapatan yang menyentuh angka Rp3,648 triliun atau 105,88 persen menunjukkan bahwa penggalian potensi sumber pendapatan daerah sudah berjalan sangat optimal.
Ia juga menambahkan bahwa lonjakan pendapatan sebesar Rp849,77 miliar atau naik 30,36 persen dari tahun anggaran 2024 merupakan modal yang besar. Kenaikan signifikan ini secara otomatis memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur dan suprastruktur.
Namun, legislator dari Partai Golkar ini memberikan catatan evaluasi mengenai realisasi belanja daerah yang berada di angka 82,26 persen. Dari total pagu anggaran sebesar Rp3,563 triliun, penyerapan anggaran yang berhasil dibelanjakan adalah sebesar Rp2,931 triliun.
Sri Neni mengingatkan agar penyerapan alokasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga transfer desa bisa lebih dipacu pada tahun berjalan. “Kenaikan kapasitas fi skal yang sangat besar ini harus diimbangi dengan eksekusi belanja yang lebih maksimal dan tepat sasaran, agar roda perekonomian masyarakat di tingkat bawah dapat berputar lebih cepat,” ujar Sri Neni.
Sebagai Ketua Bapemperda, beliau menegaskan bahwa pihak legislatif akan segera menindaklanjuti berkas Raperda tersebut sesuai mekanisme tata tertib dewan yang berlaku. Seluruh dokumen laporan keuangan akan dipelajari dan dibahas secara mendalam bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Menutup tanggapannya, Sri Neni berharap sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dengan baik dalam setiap tahapan sidang paripurna ke depan.
“Kami di dewan berkomitmen melakukan pembahasan secara seksama dan objektif agar keputusan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Barito Utara,” pungkasnya.(bn/nue/ko)
