PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah dinilai membutuhkan dukungan lebih dari sekadar anggaran. DPRD Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah Provinsi segera menyediakan kantor sementara bagi Satuan Tugas Badan Gizi Nasional (Satgas BGN) agar koordinasi program prioritas nasional itu tidak terhambat.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto mengungkapkan, tim Satgas BGN sebenarnya sudah terbentuk. Namun, hingga kini belum memiliki kantor operasional yang menjadi pusat koordinasi pelaksanaan program.
“Satgas BGN di Kalimantan Tengah sudah terbentuk, tetapi sampai sekarang belum memiliki kantor. Kami meminta pemerintah provinsi segera menyiapkan tempat sementara agar mereka bisa bekerja dan berkoordinasi dengan maksimal,” ujarnya, Selasa (14/7).
Menurut Sugiyarto, Program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, Badan Gizi Nasional, hingga perangkat daerah terkait. Karena itu, keberadaan kantor dinilai penting sebagai pusat komunikasi, penyusunan strategi, rapat koordinasi, evaluasi, hingga penyelesaian berbagai persoalan teknis di lapangan.
Ia menilai ketiadaan kantor mulai menimbulkan kendala. Bahkan, ketika DPRD maupun instansi lain hendak berkoordinasi, belum ada lokasi resmi yang dapat digunakan sebagai tempat pertemuan.
“Kalau tidak ada kantor, koordinasi tentu tidak maksimal. Padahal program ini membutuhkan sinergi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan lancar,” katanya.
Sugiyarto menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan pelaksanaan Program MBG yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Karena itu, Komisi III DPRD Kalteng meminta Pemprov segera menyediakan fasilitas kerja sementara sembari menyiapkan kantor permanen bagi Satgas BGN.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah provinsi. Dukungan sarana dan prasarana menjadi bagian penting untuk memastikan Satgas dapat menjalankan tugasnya secara optimal,” tegasnya.
Menurut dia, keberadaan kantor nantinya bukan hanya untuk urusan administrasi, tetapi menjadi pusat koordinasi seluruh tahapan Program MBG, mulai dari perencanaan, distribusi, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan.
“Dengan adanya kantor, koordinasi akan lebih mudah sehingga berbagai kendala di lapangan bisa segera diselesaikan. Harapannya Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (zia/ko)
