KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Jumat (31/7/2026).
Di hadapan Menko Polkam, Bupati Kapuas HM Wiyatno memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menangani karhutla selama musim kemarau.
Wiyatno menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
Pemkab juga membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa serta menerbitkan surat edaran kepada camat, lurah, kepala desa, dan perusahaan agar meningkatkan kewaspadaan.
Selain itu, berbagai upaya pencegahan terus diperkuat melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama kepolisian, kejaksaan, dan Dewan Adat untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Tak hanya itu, Pemkab Kapuas juga meminta perusahaan perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri (HTI), dan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) mengambil peran aktif dalam pencegahan serta penanganan karhutla di wilayah operasional masing-masing.
Paparan tersebut mendapat perhatian Menko Polkam Djamari Chaniago. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa karhutla, pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, dan konflik agraria merupakan persoalan strategis yang harus ditangani secara terpadu melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurut Djamari, Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus penopang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, stabilitas keamanan dan keberlanjutan pembangunan harus terus dijaga bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menyampaikan arah kebijakan Presiden RI melalui konsep President of Solutions, yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur guna mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas itu turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H Edy Pratowo, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta sejumlah bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Tengah. (art/ko)
