PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk lebih selektif dalam menerapkan kebijakan efi siensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Desakan ini, disampaikannya menyusul adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada seluruh pemerintah daerah, untuk melanjutkan rasionalisasi anggaran pada 2027. Ampera mengingatkan, pemangkasan anggaran harus berlandaskan skala prioritas yang ketat, sehingga tidak mengorbankan programprogram yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
“Kalau kita betul-betul ingin melakukan efisiensi, filter pengeluarannya harus benar-benar berbasis prioritas. Cek dulu apa kepentingan masyarakatnya? Kalau program itu tidak berdampak langsung untuk kepentingan rakyat, tunda dulu,” tegas Ampera di Palangka Raya, Rabu (12/8).
Ia menyadari, kondisi riil keuangan daerah mutlak menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan postur anggaran. Namun, langkah efi siensi tidak boleh dilakukan secara membabi buta tanpa menganalisis asas manfaat dari setiap program kerja.
Menurut Ampera, sektor-sektor vital seperti pertanian, perkebunan, hingga pembangunan infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian warga. Oleh karena itu, program yang memberikan asas manfaat nyata di sektor tersebut pantang untuk ditiadakan atau terbengkalai.
Politikus PDI Perjuangan ini menganalogikan tata kelola anggaran daerah layaknya mengatur keuangan rumah tangga. Saat ketersediaan dana terbatas, pengeluaran untuk kebutuhan yang paling mendesak harus diselamatkan terlebih dahulu.
“Kalau rumah kita rusak, misalnya atapnya bocor, sementara uang kita sedang sedikit, tentu yang paling utama adalah memperbaiki atap agar tidak kehujanan. Analogi rasional seperti itulah yang harus diterapkan pemerintah daerah saat menyusun anggaran,” urainya. Lebih lanjut, ia menegaskan, efi siensi bukan berarti pemerintah harus menghentikan seluruh kegiatannya.
Pengeluaran yang sifatnya kurang mendesak dan tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti frekuensi perjalanan dinas, dinilai pantas untuk ditekan secara signifikan. (zia/rif/ko)
