PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong, agar rencana rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk formasi tenaga pendidik disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Langkah ini, dinilai krusial untuk mengatasi krisis sekaligus memperbaiki ketimpangan distribusi guru, khususnya di kawasan pelosok dan perdesaan.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengungkapkan tingkat kebutuhan guru di sejumlah wilayah masih sangat tinggi. Oleh karena itu, jika pemerintah pusat kembali membuka keran rekrutmen ASN, formasi yang ditetapkan harus benar-benar berbasis pada peta kebutuhan masingmasing daerah.
“Kehadiran guru di daerah pelosok ini sangat mendesak. Jika rekrutmen ASN tenaga pendidik ini dibuka, kita berharap kuota yang diberikan mampu mencukupi dahaga akan kebutuhan guru di Kalteng,” ujar Sugiyarto di Palangka Raya, Selasa (18/8).
Politikus ini, menyoroti fenomena minimnya tenaga pendidik yang masih menjadi polemik menahun di wilayah pedalaman. Kondisi memprihatinkan tersebut, bahkan kerap memaksa seorang guru untuk merangkap mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus, meski hal itu tidak linear dengan latar belakang keilmuannya.
Menurut Sugiyarto, persoalan ini, merupakan keluhan langsung yang sering ia dengar dari para kepala sekolah di daerah terpencil. Banyak tenaga pendidik yang terpaksa mengajar lintas disiplin ilmu, sekadar untuk mengisi kekosongan jam pelajaran di kelas.
Lebih lanjut, ia menekankan, kalkulasi pemenuhan guru tidak boleh hanya berkutat pada soal kuantitas, tetapi mutlak memperhatikan linieritas kompetensi. Hal ini dinilai sangat vital, terutama di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membutuhkan keterampilan teknis spesifik.
“Sangat tidak masuk akal jika seorang guru dengan latar belakang tata boga kemudian dipaksa harus mengajar praktik mesin. Hal ini tidak mungkin terjadi jika pendistribusiannya tepat sasaran,” tegasnya memberikan perumpamaan.
Menyikapi sengkarut tersebut, Sugiyarto mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng untuk segera melakukan pemetaan secara komprehensif melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pemetaan ini, harus mencakup rasio ketersediaan guru saat ini, rincian kekurangan tenaga pendidik di setiap mata pelajaran, hingga kebutuhan guru produktif kejuruan di tingkat SMK.
Hasil validasi data tersebut, lanjutnya, harus segera diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai acuan utama dalam menetapkan kuota formasi ASN. Ia tidak ingin kebijakan rekrutmen dari pusat hanya sebatas mengejar target angka pemenuhan kuota nasional, tanpa mampu mengobati masalah nyata di akar rumput. (rif/ko)
