PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Musim kemarau ekstrem yang melanda wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak hanya memicu eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), tetapi juga membawa ancaman serius berupa krisis air bersih. Kondisi kekeringan di sejumlah kawasan pedesaan, kini dinilai semakin menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan air layak konsumsi sehari-hari.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, Junaidi, mendesak agar persoalan ketersediaan air bersih ini segera mendapat atensi penuh dari pemerintah daerah. Ia menyadari, konsentrasi pemerintah saat ini masih tersedot pada upaya darurat pemadaman titik api, namun urusan hajat hidup terkait pasokan air sama sekali tidak boleh dikesampingkan.
“Saat ini kita memang masih berkonsentrasi pada penanganan Karhutla. Namun, masalah pasokan air bersih untuk konsumsi masyarakat ini mutlak harus menjadi perhatian serius pemerintah ke depannya,” tegas Junaidi, Sabtu (19/9).
Politikus ini menilai, penanggulangan Karhutla memang wajib dimaksimalkan karena kepungan asap sangat merugikan masyarakat luas. Ia berharap, upaya pemadaman gabungan dapat menekan dampak buruk Karhutla semaksimal mungkin, kendati proses menjinakkan kobaran api di lahan gambut memiliki tingkat kesulitan dan tantangan yang sangat tinggi.
Di sisi lain, Junaidi mewanti-wanti bahwa ancaman krisis air bersih pascakemarau panjang tidak kalah berbahayanya.
Pemerintah daerah dituntut proaktif memastikan kebutuhan air minum masyarakat tetap terpenuhi, terutama di kantong-kantong wilayah yang paling parah dilanda kekeringan.
Sebagai bentuk respons kedaruratan, Pemerintah Provinsi Kalteng sejatinya telah melakukan intervensi. Berdasarkan data per 16 September 2026, pemerintah telah mendistribusikan total 1.859.450 liter air bersih untuk membantu warga di berbagai wilayah terdampak.
Meski mengapresiasi langkah penyaluran tersebut, Junaidi berharap penanganan krisis ini tidak hanya berhenti pada solusi instan.
“Penanganan krisis air bersih tidak boleh sekadar bersifat sementara. Pemerintah harus menjadikannya sebagai bagian dari rumusan langkah strategis jangka panjang, agar daerah memiliki kesiapan matang dalam menghadapi siklus ancaman kekeringan di masa mendatang,” pungkasnya. (rif/ko)
