Fraksi PKB Setujui APBD 2027 Barito Utara, Soroti Pemerataan Pembangunan

oleh
oleh
H. Al Hadi,
H. Al Hadi,

MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini disampaikan dengan sejumlah catatan kritis dalam agenda Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (16/11).

​Ketua Fraksi PKB DPRD Barito Utara, H. Al Hadi, S.Pd.I., menegaskan instrumen APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas administratif dan formalitas ketuk palu belaka. Postur anggaran ini wajib dikawal agar benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

​“APBD adalah senjata utama pemerintah daerah dalam mengeksekusi pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapannya harus tegak lurus pada upaya memperkuat urat nadi ekonomi warga dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara luas,” ujar Al Hadi dalam pembacaan pendapat akhir fraksinya.

​Terkait proyeksi pendapatan daerah, Fraksi PKB mendesak pemerintah agar lebih agresif dan inovatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani masyarakat kelas bawah. Optimalisasi pajak, retribusi, dan penertiban kontribusi sektor ekstraktif seperti tambang dan perkebunan harus diawasi secara lebih ketat.

​Menyoroti postur belanja daerah yang menembus angka Rp3,078 triliun, PKB mewanti-wanti agar gelontoran dana jumbo tersebut difokuskan pada program prioritas yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Fraksi ini menuntut agar kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh warga perkotaan, melainkan didistribusikan secara berkeadilan hingga ke desa dan pelosok pedalaman.

​“Kami meminta secara tegas agar alokasi belanja diprioritaskan untuk menggenjot mutu pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Jangan sampai pembangunan hanya berpusat di ibu kota kabupaten,” tegasnya.

​Di sektor infrastruktur, perbaikan jalan penghubung antardesa dan kecamatan yang terisolasi diminta menjadi prioritas utama. Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKB menuntut adanya pemerataan fasilitas dan tenaga medis hingga ke puskesmas pembantu (pustu) di wilayah terpencil, serta perhatian ekstra terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan keagamaan.

​Lebih jauh, politikus PKB ini juga menyentil isu karut-marut agraria. Fraksi PKB mendorong bupati untuk segera menuntaskan polemik kawasan hutan yang tumpang tindih dengan wilayah administrasi desa dan lahan kebun warga melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

​Di penghujung pandangannya, Fraksi PKB menyatakan dapat menerima Raperda APBD 2027 untuk disahkan, dengan syarat seluruh catatan dan rekomendasi perbaikan tersebut diakomodasi dan dieksekusi tanpa menabrak koridor perundang-undangan yang berlaku. (ren/ko)