MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, resmi menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan krusial ini, ditandai dengan penandata nganan Berita Acara Persetujuan Bersama, di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (16/11).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I, H Benny Siswanto dan Wakil Ketua II, Hj Henny Rosgiaty Rusli. Turut hadir dalam forum tersebut Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, Wakil Bupati, Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah, Muhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), serta jajaran kepala perangkat daerah.
Persetujuan pengesahan dicapai, usai seluruh fraksi di DPRD memberikan lampu hijau dan menyodorkan catatan pendapat akhirnya. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen oleh pimpinan eksekutif dan legislatif, sebagai wujud komitmen kolektif dalam menyukseskan estafet pembangunan daerah di tahun mendatang.
“Agenda puncak kita pada hari ini adalah penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, yang dirangkai langsung dengan penyerahan dokumen pendapat akhir fraksi-fraksi dewan kepada bupati,” urai Mery Rukaini saat memimpin jalannya persidangan.
Tak sekadar mengesahkan APBD 2027, forum paripurna ini rupanya juga menjadi panggung penyerahan materi dua draf regulasi baru dari Pemkab Barito Utara. Kedua beleid tersebut meliputi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026–2046, serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kabupaten Barito Utara.
Menindaklanjuti usulan aturan tersebut, ketua DPRD langsung menginstruksikan seluruh fraksi, untuk segera melakukan pencermatan mendalam. Pembahasan dipastikan akan segera dikebut agar rancangan peraturan daerah tersebut dapat diproses sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
“Kami meminta seluruh fraksi untuk segera merumuskan pemandangan umum terhadap pidato pe ngantar bupati mengenai Raperda RTRW dan Raperda Perumda Air Minum.
Agenda penyampaian pandangan ini telah kita jadwalkan bersama pada Senin, 7 Desember 2026 mendatang,” tegas Mery Rukaini.
Mengakhiri persidangan, pimpinan dewan memberikan apresiasi tinggi atas solidnya sinergi yang terjalin antara Pemkab dan DPRD. Dengan ditekennya persetujuan bersama ini, Raperda APBD 2027 resmi melaju ke tahapan evaluasi tingkat provinsi sebelum kelak sah diundangkan menjadi lembaran daerah. (bn/ko)






