Harus Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal

oleh
oleh
MENJAMU : Wakil Gubernur H Edy Pratowo dan anggota DPRD Kalteng menjamu Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali saat kunjungan ke Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.

PALANGKA RAYA-Pemerintah daerah (pemda), baik provinsi maupun kabupaten/ kota se-Kalimantan Tengah perlu mendapatkan dorongan untuk memaksimalkan program pembangunan daerah dalam rangka percepatan pengentasan daerah tertinggal di Bumi Tambun Bungai.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Jainudin Karim. Menurut wakil rakyat itu, pengentasan daerah tertinggal di daerh ini perlu menjadi atensi pemerintah daerah untuk diperhatikan.

Mengingat, sejauh ini masih banyak daerah di Kalteng yang masuk kategori daerah tertinggal, khususnya di wilayah pedesaan.

“Pengentasan daerah tertinggal ini perlu menjadi atensi.

Sehingga Kalteng ini bisa menjadi salah satu provinsi yang maju. Suatu wilayah bisa dikatakan maju apabila tidak ada lagi daerah-daerah tertinggal. Maka dari itu, program pembangunan daerah harus dimaksimalkan dan dilaksanakan secara merata,” kata Jainudin, Senin (13/2).

Politikus dari Fraksi Gerindra ini mengungkapkan, Indonesia sudah puluhan tahun merdeka dan Kalteng sudah berusia matang, namun masih ada daerah tertinggal, baik tidak ada jaringan listrik, infrastruktur yang kurang memadai dan sebagainya. Sehingga pembangunan saat ini menjadi salah satu hal yang harus diprioritaskan, dalam upaya mempercepat pengentasan daerah tertinggal di Bumi Tambun Bungai.

Baca Juga:  HMI Diminta Berkolaborasi Dukung Kemajuan Kalteng di Milad ke-79

Pemerintah daerah harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan setiap program, termasuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Pembangunan daerah atau desa tertinggal itu tidak hanya mengandalkan pada program provinsi atau kabupaten/ kota. Tapi juga dari pemerintah pusat. Makanya perlu ada koordinasi antara pusat dan daerah, supaya program pembangunan itu semakin banyak yang masuk. Sehingga desa makin berkembang dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat,” pungkasnya. (irj/ens/ko)