“Pemerataan pembangunan bisa berdasar pada dua cara. Misalnya tahun ini pembangunan infrastruktur oleh Pemprov Kalteng di Kota Palangka Raya dan Sampit, tahun depannya skala prioritas berubah di Kota Kasongan atau Buntok. Begitu juga tahun tahun berikutnya”
HM Sriosako Ketua Komisi IV DPRD Kalteng
PALANGKA RAYA – Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pemerintah daerah (pemda) agar dapat melakukan pemerataan pembangunan di wilayah Bumi Tambun Bungai.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng dari Fraksi Demokrat HM Sriosako mengharapkan, agar pemda dapat mewujudkan pemerataan pembangunan itu berdasarkan skala prioritas dan juga urgensi atau dilihat dari tingkat kepentingannya.
“Pemerataan pembangunan bisa berdasar pada dua cara tersebut. Misalnya, tahun ini pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pemprov Kalteng di Kota Palangka Raya dan Sampit, sehingga tahun depannya skala prioritasnya berubah di Kota Kasongan atau Buntok.
Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya,” kata suami dari Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah itu, Selasa (2/8).
Menurut Sriosako, dengan konsep tersebut, dimana adanya skala prioritas yang dilakukan secara bergiliran, maka pembangunan akan lebih cepat merata, dan tentunya juga dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan dan urgensi masing- masing daerah. Diharapkan pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur di Kalteng bisa terwujud.
Dia menambahkan, pemerataan pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting. Sebab infrastruktur merupakan penunjang penting, agar aspek pembangunan lainnya seperti perekonomian, pendidikan dan kesehatan bisa berjalan dengan baik.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur penting dilakukan sejak dini, karena infrasturkur merupakan sektor penunjang yang saling terkait dengan aspek lainnya. Artinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa berpatokan pada satu aspek pembangunan saja. Apalagi infrastruktur ini sering dikeluhkan masyarakat ketika kami reses ke daerah,” tegasnya. (irj/ens/ko)
