PALANGKA RAYA– Pascabentrokan masyarakat dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Sabtu 7 Oktober 2023 lalu, tampaknya masih menuai keprihatinan dari berbagai kalangan. Termasuk dari kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng bidang sumber daya alam (SDA) dan perekonomian H Achmad Rasyid saat diwawancarai sejumlah awak media. Saat itu, Rasyid berpesan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah beserta sejumlah intansi terkait lainnya, supaya dapat menginventarisir semua perusahaan di Kalteng.
“Belajar dari kejadian di Desa Bangkal, pemerintah provinsi dan instansi terkait agar menginventarisir semua perusahaan yang ada di Kalteng. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar dia, Senin (09/10) pagi.
Menurut legislator Partai Gerindra ini, pemerintah harus bersikap tegas terkait perusahaan-perusahaan yang ada di Kalteng ini, baik dari segi perizinan maupun ketaatan perusahaan dalam aturan perundangundangan.
“Sudah seharusnya lah setiap perusahaan di Kalteng mentaati peraturan perundang- undangan baik itu yang mengantur tentang plasma pada sawit, pertambangan, bina desa dan lain-lain,” ujarnya.
Menurut dia, apabila ada perusahaan yang tidak mengindahkan undangundang yang berlaku di Kalteng, maka pemerintah wajib memberikan sanksi tegas bahkan berhak mencabut izin dari perusahaan tersebut karena sejatinya semua harus mentaati fi lsafat huma betang yang berlaku di Kalteng.
Dijelaskan Rasyid, perusahaan tidak bisa bekerja di luar dari izin yang diberikan baik itu dari segi syarat dan ketentuannya karena itu pemerintah Kalteng dapat diharapkan dapat mengambil langkah tepat agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan.
“Perkebunan tidak bisa bekerja di luar dari izin yang sudah ada, apa lagi sampai mengambil lahan masyarakat itu jelas tidak bisa. Perusahaan juga harus menghormati dan menghargai masyarakat, karena itu Pemprov Kalimantan Tengah diminta untuk mengambil langkah tepat dan cepat sehingga kejadian tersebut tidak menjadi konflik yang berkepanjangan,” tandasnya. (ko)
