PALANGKA RAYA-Sejumlah ruas Jalan Trans Kalimantan sedang berupaya untuk ditinggikan. Ketika melintas, pengguna jalan bisa melihat tepian jalan yang sudah dibangun siring atau beronjol yang berfungsi menahan tanah yang akan ditimbun, sehingga posisi jalan bisa lebih tinggi. Pengaspalan pun akan dilakukan sehingga jalan bisa sejajar dengan siring. Proyek ini dikerjakan karena seringnya terjadi banjir di lokasi setempat.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 Provinsi Kalteng Daniel Siahaan mengungkapkan, proyek yang pihaknya laksanakan itu merupakan proyek penanganan banjir melalui peninggian badan jalan. Saat ini sudah sampai pada pekerjaan penimbunan timbunan pilihan dengan material tambahan berupa batu.
“Material tambahan itu untuk mempercepat proses pemadatan, karena kami juga harus berpacu dengan waktu mengingat musim hujan sudah di depan mata,” kata Daniel kepada awak media saat dijumpai di lokasi pekerjaan, Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sebangau, Minggu (15/10).
Proyek tersebut ditargetkan selesai akhir tahun 2023. Target itu khusus untuk penimbunan badan jalan Jalan Trans Kalimantan yang berada di Kelurahan Kameloh Baru. Adapun jalan yang ditinggikan di lokasi itu sepanjang 350 meter.
“Khusus untuk lokasi ini kami usahakan minimal sudah satu lapis aspal di akhir tahun nanti. Sebenarnya harus tiga lapis aspal, tapi masih kami pertimbangkan apakah bisa dilaksanakan di tahun ini atau nanti pada tahun depan,” jelasnya.
Daniel menjelaskan, penyelesaian lapisan aspal itu sendiri tergantung pada kondisi cuaca. Ketinggian tanah akan disamakan dengan tinggi beronjong yang dibangun saat ini. Proyek peninggian jalan itu, lanjut Daniel, dipertimbangkan berdasarkan kondisi di wilayah setempat yang sering terjadi banjir setinggi jalan utama.
“Secara singkat, desain yang diterapkan itu telah diperhitungkan dengan berbagai analisis data banjir, data curah hujan, yang mana itu mengacu kepada perubahan tinggi muka air hingga bertahun-tahun ke depan,” jelasnya seraya menyebut bahwa orientasi proyek itu adalah jangka panjang untuk mengantisipasi banjir.
Pihaknya mengimbau para pengguna jalan untuk berhati-hati ketika melewati lokasi proyek, senantiasa mematuhi rambu-rambu, dan mengikuti arahan dari petugas.
“Untuk mengatur lalu lintas di lokasi proyek, kami berlakukan skema buka tutup jalan. Kami sudah koordinasi dengan pihak lantas dari kepolisian dan dinas perhubungan agar membantu mengatur lalu lintas,” jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya Alman Pakpahan mengungkapkan, pengaturan lalu lintas (lalin) di lokasi proyek menggunakan sistem buka tutup. Itu sudah diberlakukan sejak dua minggu lalu.
“Kami menerapkan skema buka tutup, dengan catatan ada kendaraan yang diprioritaskan untuk melintas, seperti ambulans, angkutan sembako, angkutan BBM, dan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat lainnya,” kata Alman kepada wartawan saat dihubungi via telepon, Minggu (15/10).
Alman menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan dua tim dari Dishub Kota Palangka Raya yang setiap tim terdiri dari 10 orang. Kedua tim akan bertugas bergantian mengatur lalu lintas di lokasi proyek.
“Kedua tim gantian bertugas, memakai sistem sif, petugas dari Dishub Kota Palangka Raya bekerja sampai pukul 20.00 WIB untuk menertibkan lalu lintas,” tuturnya seraya menyebut bahwa kondisi lalu lintas di lokasi fluktuatif.
Alman mengimbau masyarakat tidak perlu keluar kota melintasi jalan tersebut jika tidak punya keperluan mendesak, demi mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah setempat.
“Kalau lalu lintas ditutup total, otomatis tidak ada kendaraan yang bisa lewat, distribusi barang-barang kebutuhan otomatis putus,” tuturnya.
Ketika pengendara memasuki area proyek peninggian jalan di Kelurahan Kameloh Baru, ada jalan alternatif yang difungsikan untuk mengurai kemacetan lalu lintas di lokasi proyek.
“Jalan itu kami fungsikan lagi di awal bulan September, kami buka untuk membantu mengurai kemacetan,” ucap salah satu warga Kameloh Baru, Ahmad Jawari kepada wartawan saat dijumpai di lokasi proyek, kemarin.
Dikatakannya, jalan tersebut sudah ada sejak tahun 2019 lalu, tetapi baru difungsikan kembali untuk membantu mengurai kemacetan di lokasi proyek.
“Jalan itu kami bangun swadaya, pengendara yang melintas di jalan itu bisa memberikan rezeki seikhlasnya,” kata pria berusia 48 tahun itu.
Ia menceritakan, perlu waktu satu minggu untuk membangun jalan tersebut pada 2019 lalu. Dilihat dari lebarnya, jalan alternatif itu hanya bisa dilalui satu mobil.
“Tahun 2019 kami buka, kami rawat terus. Kalau ada yang rusak, langsung kami perbaiki. Dana perbaikan itu bersumber dari swadaya masyarakat,” ujarnya.
Beberapa hari yang lalu lokasi setempat sempat mengalami kemacetan kendaraan yang terjadi selama kurang lebih 13 jam. Jawari menuturkan, dengan adanya jalan alternatif itu sedikit banyak bisa membantu mengurangi kemacetan.
“Kalau rusak atau jalan macet, ada mobil yang mau lewat, kami persilakan lewat jalur alternatif, jangan sampai mereka menunggu, apalagi kendaraan yang mengangkut barang kebutuhan pokok,” tandasnya.
Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan agar Tak Merugikan Masyarakat Dalam sepekan terakhir, proyek pembangunan siring di Jalan Trans Kalimantan, Palangka Raya-Pulang Pisau menjadi perhatian publik. Pasalnya, kehadiran proyek nasional itu cukup mengganggu arus lalu lintas. Kemacetan lalu lintas tak terhindarkan. Terutama di lokasi penimbunan jalan, tepatnya di Desa Tumbang Nusa dan Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Kemacetan panjang yang terjadi itu sangat merugikan masyarakat.
“Antrean kendaraan roda dua, roda empat, dan lebih mengular dari arah Palangka Raya maupun dari arah Banjarmasin,” ungkap Heru Hidayat, tokoh pemuda Kalteng.
Menurutnya, perlu ada manajemen terpadu dan terencana dengan pihak-pihak terkait, termasuk informasi melalui media, mengenai rambu-rambu, rekayasa lalu lintas, waktu pelaksanaan proyek, dan lainnya.
Dengan begitu, tidak ada kekecewaan pengguna jalan akibat kemacetan lalu lintas. Alumnus Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya itu menuturkan, tak sedikit warga mengeluhkan kemacetan lalu lintas akibat adanya proyek penimbunan jalan tersebut sehingga merugikan waktu, biaya, maupun tenaga masyarakat pengguna jalan.
“Kami berharap rekanan dan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah ll Provinsi Kalimantan Tengah serta para pihak terkait melakukan evaluasi agar dapat memperbaiki pola manajemen, sehingga keberadaan proyek tidak merugikan masyarakat pengguna jalan,” ujarnya.
Sebelum proyek pekerjaan dimulai, lanjutnya, berbagai pihak terkait perlu melakukan koordinasi untuk membuat manajemen pekerjaan dan rekayasa lalu lintas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kemacetan yang cukup mengganggu kelancaran urusan masyarakat, termasuk distribusi barang dan jasa.
“Biasanya pihak pelaksana pekerjaan, satuan kerja, kepolisian, dan lainnya sudah berkoordinasi terlebih dahulu untuk membuat rekayasa lalu lintas di lokasi proyek,” ujar Heru.
Menurut mantan anggota DPRD Kalteng itu, wajar jika masyarakat pengguna jalan menyampaikan protes dan mengutarakan kekecewaan kepada pihak rekanan yang menangani proyek tersebut, dengan harapan dapat dievaluasi dan diperbaiki ke depannya.
“Sebagai warga saya berharap pihak BPJN melalui satker maupun pihak-pihak yang menangani proyek pembuatan siring di ruas jalan Trans Kalimantan untuk membuat evaluasi, sehingga masyarakat tidak dirugikan karena keberadaan proyek itu,” pungkasnya. (ko)
