PALANGKA RAYA-Angka prevalensi Stunting Kota Palangka Raya telah ditargetkan sebesar 16 persen pada 2023. Pemko Palangka Raya telah melakukan langkah strategis dan inovatif melalui pola Collaborative Government (Pemerintahan Kolaboratif) sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kota Palangka Raya.
Bentuk nyatanya adalah gerakan gotong royong dan kolaborasi para pejabat di lingkungan Pemko Palangka Raya untuk turut serta memberikan atensi, donasi dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dan secara khusus kepada keluarga baduta (bawah dua tahun) yang terindikasi kurang gizi selama tiga bulan.
Inovasi ini digagas Penjabat (Pj) Wali kota Palangka Raya bersama perangkat daerah terkait, bahkan tidak hanya jajaran lingkup Pemko saja. Stakeholders terkait juga didorong untuk bersama tangani Stunting, seperti gabungan organisasi wanita, PKK, Dharma Wanita serta organisasi lainnya.
“Untuk melakukan percepatan penurunan stunting di Palangka Raya tentunya perlu langkah kolaboratif perangkat daerah lingkup Pemko dan juga keterlibatan stakeholders terkait. Semua harus bergerak bersama-sama memaksimalkann semua potensi untuk mennuurunkan angka stunting ini,” ucap Hera, Minggu (22/10) di Palangka Raya.
Dikatakan Hera, beberapa waktu lalu pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan penguatan berbagai program intervensi penanganan dan percepatan penurunan stunting, pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kota layak anak (KLA).
“Semoga dengan semangat gotong royong, kolaborasi dan kebersamaan kita, problem Stunting di Kota Palangka Raya bisa segera tuntas,” harapnya. (ko)