Dalam sebuah kesempatan, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, berbagai konflik sosial yang terjadi di Kalteng dewasa ini disinyalir banyak dipicu oleh ketidakadilan ekonomi yang dialami oleh masyarakat kurang mampu. Kekayaan sumber daya alam (SDA) dan tanah yang subur tidak selalu membuat masyarakat sejahtera.
Kondisi itu disinyalir terjadi karena eksisnya sebuah perusahaan tidak memberikan simpati untuk menyejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kerjanya. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengatakan, berbagai konflik sosial yang terjadi di Kalteng dewasa ini banyak dipicu oleh ketidakadilan ekonomi tersebut. Hal itu disampaikan Sugianto saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Hukum Kalteng di Aula Arya Dharma Polda Kalteng, Kamis (14/12).
“Di Kalteng ada terjadi konflik antara perkebunan dan pertambangan. Saya ini dari orang miskin, kemiskinan itu terjadi karena ketidakadilan, baik itu keadilan ekonomi, hukum, dan lain-lain. Tapi yang sering terjadi di Kalteng adalah ketidakadilan ekonomi antara masyarakat dan perusahaan,” tuturnya.
Sugianto menjelaskan, di Kalteng terdapat hampir tiga juta hektare (ha) kebun, baik yang dimiliki oleh korporasi atau petani. Selain itu, HTI di Kalteng yang sudah beroperasi ada kurang lebih 300.000 ha. Selain itu ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sekarang wewenangnya di pemerintah pusat.
“Nah, konflik sosial ini terjadi karena ketidakadilan itu, menurut pandangan masyarakat yang hidup miskin, tetapi dari sisi pemerintah adanya usaha itu penting untuk investasi demi pembangunan Kalteng,” tuturnya.
Menurutnya, adanya konflik yang terjadi tentu bisa berpengaruh bagi berjalannya pembangunan di Kalteng. Maka dari itu ia meminta nantinya agar hasil rakor pada hari itu dirangkum. Hasilnya nanti dibahas bersama dengan direktur dari berbagai perusahaan di Kalteng guna turut mencegah konflik sosial.
“Konflik ini berawal dari datangnya perusahaan dan tuntutan-tuntutan yang diajukan masyarakat, maka dari itu kita harus bersama-sama nanti memutuskan, masalah-masalah ini harus kita uraikan untuk dicari solusinya, lalu dibicarakan dengan korporasi di Kalteng,” jelasnya.
