Maka dari itu, Ingkit menegaskan pihaknya akan segera membuat surat pemanggilan kepada saudara Panglima Pajaji yang akan disampaikan ke DAD Kalbar. Pihaknya juga meminta mantir, yaitu pemimpin adat Dayak di Kalteng, untuk menyiapkan sanksi adat sesuai dengan ketentuan hukum adat di Kalteng kepada Panglima Pajaji.
Menurut Ingkit, langkah tersebut diambil agar kasus ini bisa diselesaikan secara adat dan segera tuntas. Apalagi korban merupakan warga Dayak Kalteng. Maka dari itu, penyelesaian permasalahan tentu juga dilakukan secara adat Dayak, baik melalui tampung tawar maupun upaya-upaya lain yang berkaitan dengan hukum adat Dayak Kalteng.
“Kami tidak ingin ada konflik antara Dayak Kalteng dan Kalbar. Kami juga menghormati hukum negara, tetapi kami juga harus menjaga hukum adat Dayak sesuai falsafah huma betang, yaitu falsafah hidup Dayak yang mengedepankan keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan,” tuturnya.
Mantir Adat Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Dandan Ardi mengatakan, ada tiga pasal adat yang dijatuhkan kepada Panglima Pajaji atas permasalah yang terjadi. Ketiga pasal itu adalah biat himang, tetes hinting bunu, dan kasukup belum bahadat.
“Singer adat nanti diwajibkan melakukan pembayaran dengan uang, untuk besar kecilnya tidak bisa kami putuskan sekarang, nanti ada rapat lagi setelah ada kesepakatan,” ujarnya kepada wartawan.
Dandan menegaskan, untuk menjaga kelestarian adat istiadat Dayak Kalteng, ia berharap masalah ini segera diselesaikan sehingga mencegah terjadinya konflik horizontal. Maka dari itu perlu penegakan atas hukum adat yang berlaku di Provinsi Kalteng.
“Jadi nanti dicari kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai, itu saja. Diharapankan semua pihak tunduk pada hukum adat. Kalau hukum adat dipatuhi, duduk bersama dan menjaga perdamaian, itu pasti akan menyelesaikan masalah,” ujarnya (dan/ce/ala)
