PALANGKA RAYA – Koalisi Ormas Peduli Pelayanan Publik Kalimantan Tengah menyampaikan saran korektif terkait pelayanan publik dan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya di Kota Palangka Raya. Pertemuan ini berlangsung di rumah Thoeseng Asang, Jalan Antang No. 26, Palangka Raya, pada Minggu (16/2/2025).
Koalisi ini mendesak lembaga publik untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik serta meminta kepada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan salahsatu rutan di Kalteng melakukan evaluasi terkait pelayanan masyarakat.
Dikatakan Ketua DPW Indonesia Hebat Bersatu Kalteng, Thoeseng T.T. Asang, bahwa Koalisi Ormas Peduli Pelayanan Publik Kalimantan Tengah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan ketidak profesionalnya petugas di salahsatu Rumah Tahanan di Kalteng.
“Jika informasi yang kami terima ini tidak benar, kami berharap Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan investigasi secara acak guna memastikan pelayanan publik di rutan tersebut berjalan sesuai standar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Dayak Kalteng, Ducun H. Umar, mengungkapkan bahwa masyarakat sering mengeluhkan peredaran narkotika yang semakin meresahkan di Kalteng..
Hal sama diungkapkan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Palangka Raya, Wenteng Asang. DIrirnya menegaskan bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang berkaitan erat dengan pelayanan publik.
“Institusi seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lapas harus bersih dari narkotika terlebih dahulu agar pemberantasan bisa berjalan efektif. Kami berharap pemerintah pusat dan daerah lebih serius dalam menangani peredaran narkotika, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi,” katanya.
Wenteng Asang turut mengapresiasi BNN Kalteng yang berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika yang melibatkan oknum petugas lapas beberapa pecan lalu. Koalisi Ormas Peduli Pelayanan Publik Kalimantan Tengah, yang berdiri sejak tahun 2023, memiliki visi untuk mengawasi pelayanan publik dan memastikan pelayanan yang adil serta bebas dari diskriminasi.(wel)
