Sampit, kaltengonline.com – Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diingatkan untuk segera mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan arah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Muhammad Kurniawan Anwar, menegaskan bahwa penetapan APBD bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab besar pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan berdampak nyata bagi rakyat.
“Kami minta agar pemerintah daerah segera menentukan arah kebijakan yang tetap pro rakyat serta mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah konkret bisa dimulai dengan mempercepat pelaksanaan program agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujar Kurniawan di Sampit, Rabu (29/10).
Ia juga mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih agresif dalam membuka peluang usaha baru yang potensial, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan alternatif sekaligus penggerak ekonomi lokal.
“BUMD harus lebih berani bergerak di sektor-sektor produktif. Ini penting untuk menambah pemasukan bagi daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung percepatan pembangunan dan memperkuat daya saing ekonomi Kotim.
“Pemerintah daerah harus menggandeng semua pelaku usaha untuk duduk bersama mencari solusi. Dengan menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat juga akan tetap terjaga,” katanya.
Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan agar pemerintah memiliki fondasi kebijakan yang kuat dan terukur, terutama dalam mengantisipasi tekanan inflasi serta menjaga keseimbangan fiskal daerah.
“Kami harapkan Pemda memiliki dasar kebijakan yang kokoh serta mampu menjaga inflasi tetap rendah. Dengan begitu, pembangunan berjalan, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutupnya.(ko)
