SAMPIT, Kaltengonline.com – Genangan banjir yang merendam sejumlah kawasan di Kota Sampit membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bergerak cepat. Wakil Bupati Kotim, Irawati, bahkan turun langsung memimpin gotong royong massal membersihkan drainase di Kecamatan Baamang, Selasa (19/5).
Kegiatan penanganan banjir dipusatkan di sepanjang Jalan Cristopel Mihing hingga kawasan Simpang Desmon Ali yang dalam beberapa hari terakhir menjadi titik langganan genangan air. Petugas gabungan tampak berjibaku membersihkan saluran drainase dari lumpur, sampah hingga tumpukan pasir yang menghambat aliran air.
“Alhamdulillah hari ini saya memimpin langsung kegiatan gotong royong yang diikuti beberapa OPD terkait,” kata Irawati di sela kegiatan.
Aksi bersih-bersih drainase tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Dinas SDABMBKPRKP, BPBD, Damkarmat, DLH, Satpol PP, pihak kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW setempat. Mereka menggunakan peralatan manual seperti cangkul, parang, garuk dan karung sampah untuk mempercepat proses pembersihan saluran air.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Damkarmat A Taufik, Kasatpol PP Widya Mandala, Plt Camat Baamang Yudi Aprianur serta sejumlah lurah di wilayah Kecamatan Baamang.
Irawati menjelaskan, curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah kawasan perkotaan tergenang, terutama di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Tidak hanya permukiman warga, sejumlah fasilitas umum juga terdampak banjir.
“Untuk sementara pemerintah daerah melakukan gotong royong secara manual,” ujarnya.
Beberapa titik yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Cristopel Mihing, Jalan Walter Condrad, kawasan Tjilik Riwut hingga Perumahan Bromo. Di lokasi tersebut, air sempat menggenangi jalan maupun rumah warga akibat saluran drainase yang tidak berfungsi maksimal.
Dalam proses pembersihan, petugas juga membongkar sejumlah drainase berbahan kayu yang dinilai menghambat arus air. Setelah material penghalang dibuka, genangan di beberapa saluran mulai berangsur surut.
Selain penanganan manual, pemerintah daerah sebelumnya juga telah mengerahkan empat unit alat berat untuk membantu normalisasi drainase di sejumlah kawasan rawan banjir.
Namun demikian, menurut Irawati, penanganan di lapangan tidak sepenuhnya mudah. Masih ada sejumlah titik drainase yang sulit dijangkau alat berat karena kondisi permukiman yang padat serta bangunan warga yang terlalu dekat dengan saluran air.
Meski begitu, pemerintah daerah terus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar proses normalisasi drainase dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah masyarakat mau bekerja sama setelah kami turun langsung memberikan pemahaman,” tandasnya. (sli/ko)
