PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Meskipun kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya dinilai terus mengalami perbaikan, masyarakat masih mengeluhkan lambannya proses birokrasi dalam berbagai layanan pemerintahan. Keluhan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang paling sering diterima DPRD Kota Palangka Raya dari masyarakat.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan proses pengurusan administrasi maupun perizinan masih menjadi persoalan yang kerap disampaikan warga.
“Masyarakat berharap pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan sederhana sehingga tidak menyita waktu yang terlalu lama,” ujarnya, Rabu (3/6).
Menurutnya, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari tersedianya layanan, tetapi juga kecepatan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi terhadap prosedur yang dinilai masih panjang dan berbelit.
“Keluhan yang paling sering diterima adalah proses birokrasi yang masih dianggap lambat, baik dalam pengurusan administrasi kependudukan maupun perizinan,” katanya.
Selain lamanya proses pelayanan, masyarakat juga mengeluhkan kurang maksimalnya informasi yang diberikan oleh petugas. Tidak sedikit warga yang mengaku harus bolak-balik melengkapi persyaratan karena informasi yang diterima sebelumnya belum lengkap.
“Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Padahal pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai inovasi dan pembenahan sistem,” jelasnya.
Ia berharap evaluasi pelayanan dapat dilakukan secara berkala agar berbagai kendala yang dialami masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
“Dengan adanya evaluasi, pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah diakses dapat benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” pungkasnya.(zia/ans/ko)
