PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Wacana penataan dan efisiensi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjadi perbincangan. Di tengah pembahasan mengenai efektivitas kelembagaan pemerintahan, DPRD Kalimantan Tengah menyoroti keberadaan Dinas Ketahanan Pangan yang dinilai sudah tidak lagi memiliki peran signifikan dalam mendukung program pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, bahkan secara tegas mengusulkan agar keberadaan Dinas Ketahanan Pangan dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, sebagian besar fungsi yang selama ini dijalankan dinas tersebut telah diambil alih atau dilaksanakan oleh OPD teknis lainnya sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Saya pernah bingung terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan. Fungsi dia lebih banyak diambil dari dinas lain. Anggarannya juga dibatasi dan sangat terbatas, sementara tupoksinya lebih banyak koordinasi dan sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh dinas teknis,” ujarnya, Jumat (19/6).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai evaluasi terhadap struktur organisasi pemerintah daerah perlu dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan efektivitas kerja, manfaat program, serta efisiensi penggunaan anggaran. Dalam konteks tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menjadi salah satu OPD yang menurutnya layak mendapat perhatian khusus.
Ia menjelaskan, berbagai program yang berkaitan dengan ketahanan pangan saat ini telah dijalankan oleh sejumlah dinas teknis seperti sektor pertanian, peternakan, hortikultura hingga perikanan. Karena itu, keberadaan dinas khusus yang hanya berfokus pada koordinasi dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan birokrasi saat ini.
“Kalau menurut saya mengenai efektivitas dinas-dinas, ada Dinas Ketahanan Pangan yang menurut saya perlu juga menjadi perhatian,” katanya.
Bambang mengatakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan telah memiliki berbagai program peningkatan produksi pangan. Begitu pula sektor perikanan yang berkontribusi terhadap ketersediaan sumber pangan masyarakat. Menurutnya, seluruh program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kan sudah punya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Jadi menurut saya tidak perlu digabung, dihilangkan saja. Karena setiap dinas teknis punya program meningkatkan ketahanan pangan, misalnya di bidang perikanan dan pertanian. Sebenarnya saling berkaitan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang menilai keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dengan ruang gerak yang terbatas, dinas tersebut dinilai sulit menghadirkan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, sebagian besar anggaran yang tersedia justru terserap untuk kebutuhan operasional rutin, sehingga ruang untuk menjalankan program strategis menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut membuat keberadaan OPD tersebut perlu dikaji ulang dalam rangka penataan birokrasi yang lebih efisien dan produktif.
“Itu yang menjadi catatan kita. Selama ini kasihan juga mereka, program-programnya malah tidak ada. Lebih banyak kegiatan rutin, gaji pegawai dan segala macam saja,” pungkasnya. (zia/ans/ko)
