PALANGKA RAYA, Kaltengonline.comaya meminta Pemerintah Kota Palangka Raya tidak cepat berpuas diri dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di balik keberhasilan pengelolaan administrasi keuangan, pemerintah daerah didorong lebih agresif mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk mempercepat program-program prioritas yang menyentuh masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem sekaligus Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (30/6).
Menurutnya, keberhasilan Pemkot mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) layak diapresiasi. Namun, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga menyoroti realisasi PAD yang mencapai sekitar 97,19 persen dari target. Meski tergolong tinggi, Mukarramah menilai masih terdapat ruang untuk menggali potensi pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Karena itu, pemerintah kota diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber pendapatan, mulai dari optimalisasi pajak dan retribusi, percepatan digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), hingga pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif.
“Perlu ada langkah konkret untuk memperluas sumber-sumber PAD baru tanpa menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi NasDem juga mencermati realisasi belanja daerah yang mencapai sekitar 95,21 persen. Masih adanya efisiensi anggaran lebih dari Rp72 miliar dinilai perlu dievaluasi agar diketahui penyebabnya.
Mukarramah menegaskan, efisiensi anggaran akan menjadi indikator positif apabila lahir dari pelaksanaan program yang semakin efektif. Sebaliknya, jika terjadi akibat rendahnya serapan anggaran, keterlambatan pekerjaan, atau lemahnya perencanaan, maka kondisi tersebut harus segera dibenahi.
“Efisiensi tentu merupakan hal positif apabila berasal dari peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Namun apabila disebabkan rendahnya serapan kegiatan prioritas, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maupun lemahnya perencanaan, maka kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Tak hanya itu, besarnya SILPA juga menjadi sorotan. Fraksi NasDem berharap dana yang tersisa tidak sekadar menjadi indikator rendahnya penyerapan anggaran, melainkan dapat dimanfaatkan secara produktif untuk memperkuat program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Partai NasDem berharap SILPA dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Mukarramah. (zia/ko)
